Main Menu

Bawaslu Harus Segera Panggil Sandiaga Soal Dugaan Mahar Politik

Iwan Sutiawan
25-08-2018 13:18

Bakal calon wakil presiden Pilpres 2019 Sandiaga Uno. (ANTARA/Sigid Kurniawan/RT)

Jakarta, Gatra.com - Pro Jokowi (PROJO) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak buru-buru menghentikan dugaan pemberian mahar politik kepada PKS dan PAN masing-masing Rp 500 milyar dari Sandiaga Salahudin Uno agar dia menjadi cawapres dari Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dan segera periksa Sandiaga.

"Segera memanggil Sandiaga Uno sebagai terlapor untuk mengkonfirmasi keterangannya terkait logistik dan sumbangan kampanye kepada parpol," kata Silas Dutu, Ketua Bidang Hukum DPP PROJO melalui keterangan tertulis yang diterima Gatra.com di Jakarta, Sabtu (25/8).

Selain itu, Bawaslu juga harus segera memanggil dan meminta keterangan dari orang-orang yang diduga mengetahui atau melihat atau yang memberikan informasi mahar politik itu baik langsung maupun tidak langsung termasuk Fadli Zon.

"Tidak buru-buru menghentikan pengusutan kasus mahar politik dan tidak hanya berfokus pada keterangan Andi Arief semata-mata," katanya.

Silas menyampaikan, Bawaslu harus mengusut tuntas kasus ini karena mahar politik atau imbalan uang yang diduga diberikan oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS dalam proses penentuan calon wakil presiden dari koalisi Gerindra, seperti yang dituduhkan oleh Andi Arief adalah pelanggaran serius terhadap demokrasi.

Mahar politik atau imbalan dalam Pilpres tidak hanya mengkhianati kedaulatan rakyat, tetapi menunjukkan ada sikap tamak dan mental koruptif bawaan dari terduga pelaku yang mencoba memanfaatkan segala cara termasuk harta kekayaan untuk berkuasa.

"Tuduhan Andi Arief adalah tuduhan serius apalagi tuduhan itu ditujukkan kepada Sandiaga Uno yang memiliki harta berlimpah mencapai lebih dari Rp 5 trilyun," ujarnya.

Dengan harta kekayaan sebesar itu dan sebagai seorang politisi yang haus kekuasaan, lanjut Silas, Sandiaga bisa saja memanfaatkannya untuk memperoleh apa saja yang dia mau, apalagi untuk berkuasa di level politik tertinggi di negara ini.

"Oleh karena itu, tuduhan itu menjadi question mark dan ujian mental bagi penyelenggaran pemilu, terutama Bawaslu untuk bekerja dengan serius dan jujur untuk mengusut tuduhan mahar tersebut," ujarnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kata Silas, secara tegas melarang adanya mahar politik atau imbalan sebagaimana disebutkan pada Pasal 228 Ayat (1) yang menyatakan "Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun dalam proaes pencalonan Presiden dan Wakil Presiden".

"UU Pemilu juga menyatakan ada konsekuensi yang sangat berat jika partai politik terbukti menerima mahar politik seperti disebutkan dalam Pasal 228 Ayat (2) yaitu Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya," ujar Silas.

Namun Sandi membantah bahwa uang sejumlah Rp 500 milyar masing-masing untuk PKS dan PAN itu sebagai mahar politik sehingga kedua partai menyetujuinya sebagai bakal cawapres Prabowo. "Sebetulnya kita bisa pastikan itu tidak betul [mahar] yang disampaikan," ujarnya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
25-08-2018 13:18