Main Menu

Timbulkan Potensi Gangguan, Sekjen PPP Nilai #2019GantiPresiden Layak Dibubarkan

Wem Fernandez
28-08-2018 14:55

Sekjen PPP Arsul Sani (ANTARA/Agus Setiawan/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengungkapkan, polisi memiliki wewenang untuk membubarkan 'gerakan' yang mengusung tagline #2019GantiPresiden.

Sebab, meski diatur dalam UU (undang-undang) Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, gerakan yang dimaksud tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

"Disana (polisi) punya kewenangan kalau sebuah ekspresi menyatakan pendapat di muka umum menimbulkan gangguan tehadap ketertiban umum, memang polisi berhak untuk membubarkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini (28/8).

Lain halnya apabila #2019GantiPresiden atau #Jokowi2Periode tidak menimbulkan kontroversi atau penolakan dari elemen masyarakat lain. Bagi Arsul, forum-forum atau gerakan seperti itu bisa tetap berjalan tanpa ada pembubaran dari pihak berwajib.

"Kalau ada hastag seperti itu isinya hanya soal komplain tehadap pemerintah, janji pemerintah yang belum dipenuhi. Tidak ada penolakan dari elemen masyarakat lain di daerah itu, ya silahkan berjalan. Jadi harusnya jelas!"

"Kalau katakanlah ada elemen masyarakat lain mau deklarasi 2019 tetap Jokowi, kemudian di daerah situ ada perlawanan dari yang tidak setuju, kami pasti akan minta mundur. Jadi bukan kemudian kita mengatakan maju terus karena ini hak berdemokrasi," tegas dia.


Reporter : Wem Fernandez 

Editor: Aries Kelana

 

Wem Fernandez
28-08-2018 14:55