Main Menu

Bawaslu Tidak Temukan Bukti Pemberian Mahar ke PAN dan PKS

Hidayat Adhiningrat P.
31-08-2018 09:10

Ketua Bawaslu Abhan.(GATRA/Erry Sudiyanto/re1)

Jakarta, Gatra.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilanggar atas laporan Frits Bramy Daniel (Wakil Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu) terkait dugaan pelanggaran pemberian imbalan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Kedua partai ini sebelumnya diduga terlibat pelanggaran aturan pemilu terkait pemberian imbalan pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019. Pada tanggal 14 Agustus 2018 lalu Bawaslu menerima Laporan dari Frits Bramy Daniel atas dugaan pelanggaran ini.

Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangannya menyatakan bahwa dalam proses penanganan laporan, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan dengan mengundang terlapor dan saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi dan mendengarkan keterangan terhadap peristiwa yang dilaporkan. Dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, satu saksi atas nama Andi Arif tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi undangan.

"Ketidakhadiran Andi Arif memenuhi undangan Bawaslu, menjadikan laporan yang dilaporkan tidak mendapatkan kejelasan terjadinya peristiwa pemberian uang kepada partai PKS dan PAN," kata Abhan (31/8/2018).

Hal itu, lanjut Abhan, dikarenakan Andi Arif adalah satu-satunya sumber informasi dari pelapor maupun saksi. Kedua pihak (pelapor dan saksi) menyatakan bahwa peristiwa yang mereka ceritakan bukanlah peristiwa yang mereka lihat langsung melainkan hanya melalui akun twitter @AndiArief.

Setelah melakukan pemeriksaan kepada Pelapor dan dua Saksi, Bawaslu melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan oleh Frits Bramy Daniel. Hingga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa terhadap keterangan Pelapor dan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya pada proses klarifikasi, para saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor melainkan mendengar dari keterangan pihak lain (testimunium de auditu) sehingga tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian.

Untuk bukti-bukti seperti kliping, screenshoot, dan video yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu merupakan bukti-bukti yang memerlukan keterangan tambahan yang membenarkan bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan. Kemudian pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum.

"Bahwa terhadap laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 tidak ditemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilanggar oleh terlapor," kata Abhan.

Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
31-08-2018 09:10