Main Menu

HNW Minta Polri Tak Ikut Campur Deklarasi Dukungan ke Capres-Cawapres

Wem Fernandez
03-09-2018 20:38

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW). (GATRA/Adi Wijaya/RT)

 

 

Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta Polri tak ikut campur dalam deklarasi dukungan kepada bakal calon presiden dan wakil presiden. Dukungan pada Joko Widodo (Jokowi) diidentikan dengan tagar #JokowiDuaPeriode dan sebaliknya kepada Prabowo Subianto #2019GantiPresiden.

 

“Jadi kalau polisi urusannya aturan masalah keramaian. Kalau itu (Deklarasi) sudah memenuhi, menyampaikan pemberitahuan, maka tugas polisi mengamankan. Jangan kemudian polisi dengan dalil itu (keamanan) kemudian membiarkan pihak melakukan persekusi,” tegas HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Deklarasi dukungan pasangan capres dan cawapres telah diurus oleh lembaga yang berwenang yaitu KPU dan Bawaslu. Lagipula, sambung Wakil Ketua MPR RI ini, tagar dukungan juga tidak bisa diklasifikasikan dalam kampanye.

“Jadi aturan apakah melanggar pemilu atau tidak ukurannya di KPU dan bawaslu,’ jelas HNW.

HNW juga meminta polisi berlaku adil terhadap deklarasi dukungan yang hendak disampaikan oleh masing-masing pendukung. Selama ini dia melihat, ada ketidakadilan petugas terhadap pendukung #2019GantiPresiden, seperti yang dialami salah satu pegiatnya, Neno Warisman di Pekanbaru, Riau.

“Penegak hukum harus berlaku adil, jangan sampai rakyat menilai ini ada ketidakadilan, ada keberpihakan, pihak aparat tidak netral ini tidak menguntungkan Jokowi juga.

Terpisah, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menambahkan, apa yang dilakukan Polri ini berangkat dari analisi situasi yang ada. Apabila deklarasi, baik yang dilakukan oleh pendukung #2019GantiPresiden atau #Jokowi2Periode berpotensi menimbulkan gesekan maka Polri jelas harus bertindak.

“Karena UU 9/1998 pasal 15 memang memungkinkan juga polisi untuk membubarkan, katakanlah pertemuan massal ya, yang kemudian menimbulkan gangguan terhadap umum, nah sekarang polisi ingin preventifnya, sepanjang prefentifnya itu dilakukan dengan cara yang adil menurut saya masih bisa kita pahami,” tegas Arsul.

Arsul menyebutkan, penolakan deklarasi salah satu tagar tergantung juga daerah masing-masing. Kalau tidak ada penolakan tetapi polisi justru membubarkan massa pendukung, hal itu tidak benar.

Sebelumnya, Polri menerbitkan pedoman yang ditujukan kepada seluruh jajaran Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) di tingkat Polda. Pedoman tersebut untuk menyikapi sejumlah aksi deklarasi dukungan dalam bentuk hashtag atau tanda pagar (tagar).

Ada lima poin yang disampaikan dalam pedoman dengan dasar UU Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur penyampaian aspirasi dan unjuk rasa di depan umum. Pertama, dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Empat lainnya, lanjut Setyo, yaitu menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Wem Fernandez
03-09-2018 20:38