Main Menu

Polda Sumsel Akan Bubarkan Deklarasi yang Memicu Perpecahan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 00:06

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. (GATRA/Tasmalinda/FT02)

Palembang, Gatra.com - Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, mengatakan, deklarasi dukungan terhadap calon presiden harus mematuhi peraturan yang berlaku. Polisi akan membubarkan atau menolak izin deklarasi yang dapat memecah belah atau menimbulkan gangguan keamanan masyarakat.

 

Zulkarnain menyampaikan keterangan tersebut usai mengisi kuliah umum mahasiswa baru Universitas Bina Dharma, Palembang, Rabu (5/9). Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingat masa kampaye baru akan dimulai pada 23 September mendatang.

"Sekarang kita lagi upayakan koordinasi dengan penyelanggara pemilu di daerah. Apalagi pada tahun 2019, itu bukan hanya pemilihan presiden, namun juga legislatif mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Sebelum tanggal 23 nanti memang harus ada pembahasan bersama," ungkapnya.

Soal penegakan hukum pemilu, lanjut Zulkarnain, pihak kepolisian berkoordinasi dengan KPU dan Banwaslu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam penegakkan hukumnya, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Karena itu, Kapolda mengimbau masing-masing pendukung hendaknya mematuhi aturan tentang pemilihan umum. "Terdapat ketentuan dan hukumnya. Jika memang mencuri start maka KPU dan Bawaslu yang mengeluarkan keputusannya," kata Kapolda.

Namun, Kapolda menegaskan jika menjelang tanggal 23 September nanti, terdapat kegiatan deklarasi, baik deklarasi #ganti presiden atau dukungan presiden memang harus mendapatkan pertimbangan dan peraturan khusus.

Terlebih, kata Kapolda menambahkan, jika dalam kegiatan deklarasi itu malah berisi ajakan memecah belah bangsa dan negara. Polisi berkewenangan membatalkan atau membubarkan kegiatan deklarasi tersebut. "Jika tersirat ajakan memecah belah atau lainnya, maka bisa ditindak, kita bubarkan," ujarnya.

Sedangkan soal pembatalan diskusi yang bakal dihadiri Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung oleh polisi di Palembang pada pekan lalu, Zulkarnain mengatakan, hal itu dilakukan karena Palembang sedang menggelar Asian Games XVIII.

Sedangkan jika pihak penyelenggara masih ingin menggelar diskusi tersebut sampai tanggal 23 September nanti, maka mereka bisa melaksanakannya. Asalkan, kegiatan tersebut tidak bermuatan memecah persatuan dan kesatuan bangsa atau menimbulkan gangguan keamanan bagi masyarakat. "Silakan saja, asal tadi [jangan menimbulkan gangguan di masyarakat]," ujar mantan Kapolda Riau ini.


Reporter: Tasmalinda
Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 00:06