Main Menu

Mahfud: Ganti Presiden Dilakukan Lewat Pilpres, Bukan Gerakan

Bernadetta Febriana
06-09-2018 09:42

Mahfud MD. (GATRA/Ardi Widi Yansah/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan gerakan makar. Namun ia meminta pemerintah menangkap para pelaku fitnah, caci maki, dan ujaran kebencian pada pejabat publik di gerakan #2019GantiPresiden.

 
Pernyataan ini disampaikan Mahfud di kampus Universitas Islam Indonesia, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (5/9).

 
“Gerakan #2019GantiPresiden bukan upaya makar terhadap negara. Itu hanya aspirasi politik saja, sama seperti gerakan #2019TidakGantiPresiden,” kata pakar hukum tata negara ini.

 
Menurut Mahfud, selama gerakan bergulir, tidak ada unsur perbuatan makar seperti yang termuat dalam pasal 104-129 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

 
Di KUHP, lanjut Mahfud, ada tiga garis besar suatu perbuatan disebut makar.


Pertama, ada upaya merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, ada perencanaan merampas kekuasan Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan lumpuhnya jalannya roda pemerintahan. Ketiga, berkeinginan mengganti ideologi negara.

 
“Ganti presiden tidak ada unsur makar. Istilah makar dikatakan oleh orang bukan ahli hukum. Itu aspirasi saja. Sama seperti gerakan tandingannya,” ujarnya.

 
Jika dalam gerakan ini ada tindakan yang memenuhi unsur hukum pidana, seperti persekusi, ujaran kebencian, juga penista dan pencaci maki pejabat publik, Mahfud berharap pemerintah menindak tegas. Namun langkahnya bukan dengan melarang gerakan tersebut.

 
Apalagi UU Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa tidak diperlukan izin dari kepolisian untuk menyuarakan pendapat di tempat publik, tapi cukup pemberitahuan saja. Kalau memang gerakan itu dinilai tidak baik, Mahfud berkata polisi bisa melarang dengan memberitahu alasannya.

 
Mahfud lantas bercerita pada Maret 2018 lalu dirinya sempat diminta testimoni oleh penggerak #2019GantiPresiden. Dia mau, asal nama gerakan itu diganti #2019PemilihanPresiden.

 
“Karena melalui pemilihan presiden, rakyat memiliki kehendak mengganti presidennya atau tidak, bukan melalui gerakan politik,” ujarnya.

 
Ahli hukum sekaligus mantan hakim agung Artidjo Alkostar melihat gerakan #2019GantiPresiden masih sebatas menggunakan isu-isu politik.

 
“Guna meredakan ketegangan di masyarakat, harus ada kesepakatan dan pedoman bersama dalam hal menjaga netralitas,” ujarnya.


 Reporter : Arif Koes Hernawan

Editor: Bernadetta Febriana

Bernadetta Febriana
06-09-2018 09:42