Main Menu

Loloskan Eks Koruptor, Bawaslu Kacaukan Proses Demokrasi

Bernadetta Febriana
06-09-2018 11:18

Sidang putusan mediasi sengketa Caleg DPR di kantor Bawaslu, Jakarta (ANTARA/Reno Esnir/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai keputusan Badan Pengawas Pemilu yang meloloskan bekas terpidana korupsi sebagai calon legislatif mengacaukan proses demokrasi.

 
Saat ini Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang koruptur, bandar narkotika, dan peleceh seksual anak maju sebagai calon legislatif memang masih proses uji materi di Mahkamah Agung. Namun, kata Mahfud, pencalonan mereka tetap harus digagalkan atas nama moral.

 
“Tiga pelaku kejahatan luar biasa itu tidak layak menjadi calon legislatif. Di bawah kepemimpinan saya dulu di MK pernah ada aturan pelarangan itu, namun sekarang sudah diubah,” ujarnya di kampus Universitas Islam Indonesia, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (5/9).

 
Mahfud mengatakan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun aturan itu bertentangan dengan keputusan MK yang mengizinkan semua orang yang sudah menjalani masa hukuman berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif.

 
Walau aturan ini belum dibatalkan, Bawaslu sama sekali tidak memiliki kewenangan menilai undang-undang. Alhasil, sesuai kedudukan hukum, PKPU ini berlaku secara sah. 

 

“Bawaslu seharusnya tidak turut campur menilai undang-undang yang bukan menjadi kewenangannya. Biarkan MK memberikan penilaian dan sikap dari uji materi yang sekarang berjalan,” ujarnya.

 
Menurut Mahfud, akibat keputusan sepihak Bawaslu, proses demokrasi jadi kacau. Partai politik yang sebelumnya menaati peraturan KPU mulai ikut-ikutan mendaftarkan calon legislatif yang pernah dipenjara karena korupsi. Padahal proses pendaftaran sudah ditutup.

 
Sebagai solusi, Mahfud menyarankan Bawaslu mematuhi peraturan KPU tersebut yang selanjutnya dapat ditetapkan dalam undang-undang.

 
“Pertanyaan besarnya, bisakah UU baru yang melarang koruptor menjadi caleg diwujudkan pemerintah bersama DPR? Ini berat,” lanjutnya.

 
Usai dialog, cendekiawan muslim Azyumardi Azra juga menilai keputusan Bawaslu itu mencederai integritas pemilu yang jujur, rahasia, dan adil.

 
“Pemilu merupakan pencarian wakil rakyat yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan lewat rekam jejak sehingga diharapkan mampu membawa Indonesia bersih dari korupsi,” katanya.

 
Azyumardi mengatakan kasus penangkapan 41 anggota DPRD Malang menjadi contoh nyata bahwa wakil-wakil rakyat melakukan korupsi, suatu tindak kejahatan luar biasa yang merugikan bangsa.


Reporter: Arif Koes Hernawan

Editor: Bernadetta Febriana

Bernadetta Febriana
06-09-2018 11:18