Main Menu

KPU dan Bawaslu Diminta Fokus Jalankan Tahapan Pemilu

Ervan
06-09-2018 14:32

Bawaslu, KPU, dan DKPP Dorong MA Segera Putuskan Uji Materi Larangan Napi Koruptor Nyaleg. (Dok.Bawaslu/RT)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tetap fokus dalan menjalankan tahapan Pemilu 2019 di tengah perseteruan soal Caleg mantan napi korupsi. KPU tetap bersikukuh tidak akan menjalankan putusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan caleg mantan napi korupsi. Begitu juga Bawaslu, mempertahankan putusannya dengan dalih hak konstitusional setiap warga Negara untuk dipilih. 

 

Koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR) Sunanto menilai sebagai penyelenggara pemilu, mestinya KPU dan Bawaslu bisa saling menghormati kedudukan dan kewenangan masing-masing kelembagaan. Tidak terkecuali terhadap aturan hukum (Peraturan KPU dan Bawaslu).

"Masing-masing mesti menjalankan dan mematuhinya sebagai sebuah aturan main penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, tidak ada alasan baik untuk KPU maupun Bawaslu untuk saat ini dan dikemudian hari untuk mengabaikan dan tidak menggunakan peraturan itu sebagai rujukan penyelenggaraan Pemilu," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/9).

Menurutnya, terlepas dari semua konflik antar kelembagaan yang muncul, sudah seharusnya KPU dan Bawaslu tidak larut dalam perdebatan itu. Apalagi tahapan pemilu sudah semakin rumit seperti persoalan keterbukaan data caleg, persoalan daftar pemilih, menjelang penetapan calon, akan membutuhkan perhatian besar dari kedua lembaga dan publik. 

"Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu mesti menyudahi konflik dan menyerahkan persoalan ini," sambungnya. JPPR, Kode Inisiatif, SPD, dan Tepi Indonesia mendesak KPU dan Bawaslu untuk menghentikan polemik dan memberikan perhatian kepada tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan. 

"Mendorong agar para pihak yang dirugikan atas keputusan KPU atau Putusan Bawaslu untuk mengajukan gugatan ke PTUN," ucapnya.

JPPR juga menilai peran Mahkamah Agung sangat sentral dalam memutus persoalan ini. "Mendesak agar Mahkamah Agung segera memutus permohonan pengujian peraturan KPU terkait pencalonan," ucapnya.


Reporter: Ervan Bayu
Editor: Iwan Sutiawan

Ervan
06-09-2018 14:32