Main Menu

KPU Sumsel Tempuh Ajudikasi Terkait Calon DPD Terpidana Korupsi

Iwan Sutiawan
06-09-2018 22:12

Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan (sumsel.kpu.go.id)

Palembang, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) menempuh jalur sidang mediasi yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Sumsel) terkait pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang pernah tersangkut kasus korupsi. Sidang di Bawaslu Sumsel tersebut tidak menemukan keputusan, sehingga akan dilanjutkan sidang ajudakasi pada Jumat besok (7/9).

 

Anggota Komisioner KPU Sumsel, Liza Lizuarni mengatakan, sidang yang berlangsung di Bawaslu merupakan sidang mediasi atas pencalonan seorang DPD asal Sumsel yang pernah menjalani hukuman atas kasus korupsi, Lucy Pahri Azhari.

"Tadi siang sidangnya dan tidak menemukan hasil, karena masing-masing menjabarkan dasar hukumnya, maka sidang mediasi dilanjutkan dengan ajudikasi guna mencapai kata mufakat. Proses sidang digelar oleh Bawaslu Sumsel," ungkapnya saat dihubungi Gatra.com, Kamis (6/9).

Liza menyampaikan, meski tahapan pada Bawaslu sudah memasuki mediasi ajudikasi dan nantinya akan mendapatkan keputusan Bawaslu Sumsel, namun KPU masih berpedoman pada surat edaran yang dikeluarkan KPU RI, yakni KPU di daerah harus menunda proses pencalonan mantan narapidana yang tersangkut kasus korupsi sembari menunggu judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung.

"Meski nanti Jumat terdapat keputusan Bawaslu, namun KPU juga berpedoman pada surat edaran KPU RI Nomor 991. Pencalonan harus ditunda terlebih dahulu, sembari menunggu peraturan hukum di MA," ujarnya.

Di Sumsel, terdapat tiga proses sidang yang dilakukan di masing-masing Bawaslu baik di kota dan kabupaten serta provinsi untuk mempertimbangkan pencalonan mantan narapidana yang pernah dihukum atas kasus korupsi.

"Satu orang di tingkat provinsi yakni DPD, dan dua orang di Kota Pagar Alam. Di Pagar Alam sudah menjalani sidang di Bawaslunya," kata Liza.

Di Kota Pagar Alam, lanjut Liza, dua calon DPR tingkat II tersebut sudah menjalani sidang mediasi di Bawaslu dengan keputusan untuk tetap dicalonkan sebagai wakil rakyat. Meski sudah menjalani sidang di Bawaslu, namun proses pencalonan masih akan diproses sesuai dengan ketentuan penyelanggara, yakni KPU.

"Tentu KPU kota dan kabupaten juga akan sejalan dengan edaran KPU RI meski keputusan Bawaslu tetap mencalonkannya," ujar Liza.

Kondisi ini diakui Liza sama dengan beberapa pencalonan mantan narapidana kasus korupsi di daerah lainnya. Proses dan mekanisme atas pencalonannya masih akan melalui sidang mediasi yang dilakukan Bawaslu untuk kemudian apakah akan diproses oleh pelaksana pemilu, yakni KPU. "Masih menunggu peraturan dan perundangan yang ditetapkan," ungkapnya.

Adapun Lucy Pahri Azhari merupakan istri dari mantan Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari yang tersangkut korupsi pengesahan ABPD 2015. Keduanya dinyatakan bersalah di Pengadilan Tipikor Kelas IA Palembang. Lucy dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.


Reporter: Tasmalinda
Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 22:12