Main Menu

Yusril: Jokowi Tak Perlu Cuti atau Mundur sebagai Presiden

Iwan Sutiawan
09-09-2018 15:19

Yusril Ihza Mahendra (Antara/Wahyu Putro A/re1)

Jakarta, Gatra.com - Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra berpendapat tidak ada kewajiban bagi Joko Widodo (Jokowi) selaku calon presiden petahanan (incumbent) untuk cuti atau mengundurkan diri sebagai presiden saat mengikuti pilpres 2019.

 

Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, di Jakarta, Minggu (9/9), menyampaikan pandangan tersebut karena menurutnya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tengang Pemilu, khususnya Bab yang mengatur tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur harus cuti atau mundur.

Menurutnya, adapun aturan dalam Pasal 6 UU (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatannya sudah tidak berlaku karena sudah dicabut.

Karena itu, beredarnya copy Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2018 disertai kata-kata "Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga" tersebut tidak benar karena ketentuan ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017.

Menurut Yusril, ketentuan di atas berlaku bagi siapapun yang sedang menjabat sebagai presiden dan kembali maju sebagai kandidat, bukan hanya bagi Jokowi. Tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana untuk berhenti atau cuti itu adalah aturan yang benar dilihat dari sudut Hukum Tata Negara.

Memurutnya, jika diatur bahwa presiden dan wakil presiden harus mundur atau cuti jika menjadi petahanan akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini.

Contohnya, lanjut Yusril, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatannya berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatannya. Untuk itu diperlukan Sidang Istimewa MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden.

Lantas bagaimana jika Wapres sama-sama menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai Capres, maka kedua-duanya harus berhenti secara bersamaan.
Jika ini terjadi, maka Menhan, Mendagri, dan Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru.

Kalau hal seperti di atas terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara kita ini. Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi.

Andai ketika jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? "Hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi Triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya," ujar Yusril.

Karena itu Yusril berpendapat bahwa Presiden petahana, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti. Menurutnya, berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, padahal UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang.

"Bukan karena saya mendukung Pak Jokowi makanya saya bicara begini, tapi memang begitu pendapat hukumnya," ujar Yusril.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
09-09-2018 15:19