Main Menu

Mahfud: Capres Petahana Jokowi Tak Harus Mundur sebagai Presiden

Iwan Sutiawan
09-09-2018 18:02

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (GATRA/Agriana Ali/re1)

Jakarta, Gatra.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mundur sebagai presiden karena menjadi calon wakil presiden (capres) petahanan atau incumbent.

 

"Sejak dulu (zaman Bu Mega, Pak SBY, dan sekarang) Presiden incumbent itu tdk hrs mundur jika mencalonkan diri lagi," demikian ditukis Mahfud melalui akun twitternya, Minggu (9/9).

Mahfud yang menjawab pertanyaan warganet soal apakah ada dasar hukum bahwa Jokowi harus mundur atau tidak sebagai Presiden, melanjutkan, bahwa sejak Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) termasuk sekarang Jokowi, capres petahanan itu hanya harus cuti ketika kampanye.

"Mereka hanya hrs cuti saat kampanye. Itu aturannya. Jadi yg begini tak perlu ditanyakan ber-ulang2, sdh jelas sekali," demikian ditulis Mahfud.

Warga net lainnya kembali bertanya, secara logika jika tidak mundur maka bisa menggunakan kekuasannya saat kampanye, Mahfud mengatakan, bahwa logika-logika seperti dan sebaliknya sudah didiskusikan sampai berbusa-busa saat membuat undang-undang.

"Semua ada logikanya tapi yg diputuskan itulah yg berlaku sbg aturan. Yang ditanyakan kpd saya, kan aturan hukumnya. Aturan hukumnya: Presiden tdk hrs mundur kalau mencalonkan diri lagi," ujarnya.

Adapun dasar hukumnya bahwa capres incumbent tidak harus mundur sebagai presiden adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). "Pasti ada [dasar hukumnya]. Masak tak ada dasar hukum? Coba baca UU No.7 Tahun 2017," kata Mahfud.

Sedangkan saat warga net menanyakan kenapa mencontohkan hanya mulai dari era Megawati, sedangkan Soeharto tidak pernah mundur ketika menjadi capres, Mahfud menjelaksan, bahwa pada era orde baru (Orba), tidak ada pemilu langsung. Presiden dipilih secara aklamasi dalam sidang MPR.

"Sejak 2004 diberlakukan Pilpres langsung dan diatur scr yuridis bhw incumbent tdk hrs mundur saat mencalonkan diri lg," tulis guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.


Apakah perlu aturan lebih lanjut mengingat peraturan saat ini sudah berubah, Mahfud menulis jawabab, "Itu kan sdh pengaturan lebih lanjut. Begitu itulah pengaturan lebih lanjutnya."


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
09-09-2018 18:02