Main Menu

Dana Kampanye Jokowi Rp11 Miliar, Hasto: Sumbangan Tanpa NPWP Kami Kembalikan

Wem Fernandez
24-09-2018 17:15

Hasto Kristiyanto. (GATRA/Adi Wijaya/awy)

 

Jakarta, Gatra.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin memiliki dana awal kampanye sebesar Rp11 miliar. Dana ini telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu, (23/9) kemarin.

Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, dana kampanye ini ditampung dalam rekening khusus yang diperuntukan khusus keperluan Pemilu, bisa berupa uang cash atau barang berharga. Sebagai bentuk tranparansi, setiap sumbangan yang masuk tanpa kejelasan akan dikembalikan ke kas negara.

“Masyarakat yang mendukung pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik, maka saat itu pun kami laporkan, bahkan kami kembalikan ke kas negara ketika ada dana masuk yang tak dilengkapi dengan bukti-bukti terkait dengan identitas dan NPWP (nomor pokok wajib pajak, red),” kata Hasto di Posko Cemara, Senin (24/9).

Dia menambahkan, dana ini digunakan untuk beberapa keperluan seperti survei persepsi masyarakat, komunikasi politik, serta acara deklarasi yang biasa dilakukan di Rumah Aspirasi, Cikini.

“Kan juga memerlukan yang namanya konsumsi, disitu beberapa hal yang menjadi ruang lingkup,” ujar dia.

Hasto menegaskan, uang kampanye tersebut tidak akan digunakan untuk pemasangan baliho, yang acapkali ditemui dalam kampanye. TKN lebih menghendaki para relawan melakukan ‘blusukan’ sebagaimana yang dilakukan Jokowi selama ini.

Selain Jokowi-Ma’ruf, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga telah melaporkan dana awal kampanye yang besarnya Rp2 miliar. Dana ini berasal dari kantong pribadi Prabowo Rp1 miliar dan Sandiaga Rp1 miliar.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar mengungkapkan, dana ini kemungkinan besar akan bertambah. Hanya saja, Prabowo-Sandiaga tidak akan meminta dari bandar atau cukong.

"Insya Allah pasangan ini itu tidak akan mau menggadaikan dirinya ke cukong atau kelompok-kelompok lain yang mau mengatur pemerintahan di masa depan, ini catatan penting kami,” demikian dikatakan Dahnil.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Wem Fernandez
24-09-2018 17:15