Main Menu

Tjahjo: Kepala Daerah Dilarang Gerakkan ASN

Bernadetta Febriana
24-09-2018 18:35

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (GATRA/Jongki Handianto/awy)

Surabaya, Gatra.com- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kepala daerah mempunyai hak untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019. Syaratnya, asal tidak menggerakkan aparatur sipil negara (ASN).

 

"Seorang kepala daerah memiliki hak untuk mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden tapi tidak boleh menggerakkan aparatur sipil negara, tidak boleh menggunakan aset-aset daerahnya itu aja," kata Tjahjo saat ditemui di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin.

Kepala daerah yang nantinya akan terlibat mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden diingatkan untuk mengajukan cuti terlebih dahulu kepada Mendagri sesuai dengan PP No 32/2018, Pasal 35 dan 36.

Diungkapkannya, dirinya tidak mengeluarkan imbauan khusus kepada kepala daerah yang turut mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Tjahjo, yang terpenting adalah tidak mengabaikan tugas utamanya, yakni untuk melayani masyarakat yang dipimpinnya.

"Yang penting tidak meninggalkan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah tetap dilaksanakan," ujar Tjahjo, seperti dikutip dari Antara.

Seperti diketahui, ada beberapa kepala daerah di Jatim yang menyatakan akan terlibat dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019.

Terutama di Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di mana sebagian besar koordinator wilayah TKD Jatim merupakan bupati atau wali kota di Jatim.

Seperti diberitakan sebelumnya, ketentuan kepala daerah yang akan melakukan kampanye adalah mengajukan cuti yang dimana cuti terebut dilaksanakan untuk 1 hari kerja dalam 1 minggu pada masa kampanye. "Adapun hari libur adalah hari bebas untuk berkampanye,"demikian dikatakan Tjahjo kepada gatra.com.

Selain itu, kepala daerah juga dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.


Bernadetta Febriana

Bernadetta Febriana
24-09-2018 18:35