Main Menu

PB PTMSI Minta Kemenpora Tidak Gegabah

Wanto
18-01-2018 12:00

Ilustrasi. (Shutterstock/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) meminta agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak gegabah dalam menangani persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018.


Terutama menyangkut soal kualitas atlet yang dipersiapkan dan penyaluran anggaran Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) mengingat belum tuntasnya dualisme kepengurusan tenis meja di Tanah Air.

Seperti diketahui, sudah bertahun-tahun tenis meja Indonesia mengalami kemerosotan prestasi sebagai dampak dari adanya dua induk organisasi tenis meja, PB PTMSI di bawah pimpinan Ketua Umum Lukman Edy dan Pengurus Pusat (PP) PTMSI yang dinakhodai oleh Oegroseno.

Untuk mengatasi dualisme ini Kemenpora telah menunjuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa Bersama (Munaslubber) antara PB dan PP PTMSI. Namun Munaslubber itu sampai kini belum terwujud.

Ketika ditanya wartawan mengenai keputusan Kemenpora yang hanya memanggil atlet dari pihak PP PTMSI, Ketua Harian PB PTMSI Anton Suseno mengemukakan, pihaknya masih menunggu pelaksanaan Munaslubber oleh KONI Pusat.


"PB PTMSI tidak bisa melarang Kemenpora. Hanya saja, kami memohon pihak Kemenpora tidak gegabah dalam persiapan tenis meja ke Asian Games. Perlu ditunggu hasil Munaslubber itu," kata Anton di Sekretariat Siwo PWI Pusat lantai 8 Gedung KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

Mantan petenis meja andalan Indonesia itu melanjutkan, bukan berarti PB PTMSI berdiam diri. Sampai saat ini pihaknya tetap mengadakan Pelatnas desentraliasi sebagai persiapan menuju Asian Games. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan Pelatnas sentralisasi.

Anton mengelak dengan menyatakan bukan wewenang PB PTMSI ketika ditanya masalah penyaluran anggaran Pelatnas Asian Games oleh Kemenpora. Sebagai cabang yang dipersiapkan ke Asian Games tentunya tenis meja mendapat anggaran itu. Namun sampai saat ini pihaknya tidak pernah dihubungi Kemenpora maupun KONI.

"Apakah demikian juga dengan yang lainnya? Saya tidak tahu. PB PTMSI hanya memohon agar Kemenpora jangan gegabah menyalurkan uang yang berasal dari APBN atau dari rakyat ini," ucapnya.

Saat didesak lagi, Anton menegaskan, ada hak-hak atlet terbaik tenis meja Indonesia yang dirampas karena tidak dipanggil masuk Pelatnas. Dia mendengar pihak PP PTMSI telah memanggil pemain untuk Pelatnas. Namun atlet yang dipanggil bukan kualitas yang terbaik.

"Dari kaca mata saya sebagai mantan pemain nasional saya melihat mereka bukan yang terbaik karena tidak ada yang masuk semifinal Pekan Olahraga Nasional (PON) lalu. Bahkan ada yang tidak ikut PON. Mungkin hanya Vicky Supit yang bagus namun yang lainnya patut dipertanyakan. Yang lainnya telah merampas hak atlet terbaik Indonesia," bebernya.

Untuk itu pihaknya akan segera berkirim surat kepada KONI dan Kemenpora mempertanyakan masalah pemanggilan atlet dan juga mungkin masalah penyaluran anggaran Pelatnas agar tidak salah kaprah.

PB PTMSI, ucapnya, tentu tidak bisa mendiamkan kalau ada atlet terbaik Indonesia yang dirugikan haknya. Tim Asian Games harus diisi oleh pemain terbaik di Indonesia karena masyarakat menuntut prestasi maksimal.

"Termasuk kalau sudah ada MoU soal dana Pelatnas maka kita akan protes. Untuk itulah kami mohon agar Kemenpora membahas masalah persiapan Asian Games ini setelah Munaslubber dilaksanakan," katanya.


Reporter: Wanto
Editor: Arief Prasetyo

Wanto
18-01-2018 12:00