Main Menu

Bawaslu: SIPOL Bukan Instrumen Syarat Pendaftaran Pemilu 2019

Hidayat Adhiningrat P.
15-11-2017 19:08

Ketua Bawaslu Abhan (kanan) bersama Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (kedua kanan) dan Fritz Edward Siregar (ketiga kanan). (Antara/Rosa Panggabean/AK9)

 

ajelis Sidang Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memutuskan Sistem Informasi Politik (SIPOL) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sarana pendaftaran partai politik Pemilu 2019 bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu.

 

Penggunaan SIPOL sebagai dasar penilaian KPU untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran bagi partai politik dianggap tidak mendasar. “SIPOL bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu,” ujar Anggota Majelis Sidang Fritz Edward Siregar saat membacakan putusan sidang administrasi pendaftaran Partai Politik (Parpol), Rabu (15/11). 

 

Menurut Majelis Sidang, SIPOL tetap dibutuhkan untuk mendokumentasikan data partai politik dan akses publik terhadap data partai politik. Namun, SIPOL dapat menjadi sarana bagi partai politik untuk memasukkan data setelah dinyatakan lolos penelitian administrasi, bukan saat pendaftaran.

 

Majelis Sidang juga menilai, pada sub tahapan pendaftaran partai politik, KPU tidak diberikan wewenang untuk melakukan penilaian atas persyaratan pendaftaran. KPU mempunyai wewenang untuk menilai kelengkapan persyaratan partai politik sebagai calon peserta Pemilu pada sub tahapan penelitian administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal  178 UU Pemilu dan Pasal 3 ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2017. “Dengan demikian, KPU dalam melakukan pendaftaran melanggar prosedur administrasi Pemilu,” tegas Fritz.

 

Bawaslu juga memutuskan untuk meloloskan PKPI, PBB, dan Partai Idaman ke Pemilu 2019. Bawaslu menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara pendaftaran parpol melalui sipol.

 

Dengan putusan ini, Bawaslu mengharuskan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol. KPU juga diwajibkan memeriksa dokumen secara fisik. "Melakukan pemeriksaan dokumen secara fisik," kata ketua Bawaslu sekaligus ketua majelis sidang Bawaslu, Abhan, dalam putusannya.

 

Dengan demikian, syarat SIPOL untuk pendaftaran parpol peserta pemilu gugur. KPU diwajibkan mematuhi putusan ini 3 hari sejak pembacaan putusan."Memerintahkan untuk melaksanakan putusan ini 3 hari kerja sejak pembacaan putusan," tutur Abhan.

 

Hingga saat ini sidang pembacaan putusan masih berjalan. Sidang dihentikan sementara untuk istirahat. Setelah ini, Bawaslu akan membacakan putusan untuk tujuh partai lainnya.

 


 

Reporter: Hidayat Adhiningrat P

Editor : Birny Birdieni

Hidayat Adhiningrat P.
15-11-2017 19:08