Main Menu

Petisi Tinjau Ulang Larangan Gojek di Change.org Diserbu Pendukung

Wem Fernandez
18-12-2015 11:02

Go-Jek (GATRA/Rifki M Irsyad)

Jakarta,GATRAnews - Gelombang penolakan dari masyarakat atas surat larangan oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jendral Perhubungapn Darat (Ditjen Hubdat) terhadap beroperasinya ojek online atau layanan transportasi online lainnya mengggelora.


 

Gelombang penolakan itu, selain terlihat dari tagar #savegojek yang jadi tranding topic di twitter juga dari petisi di change.org yang diusung oleh Fitra Frico.

 

Pada Pukul 10.55, petisi yang diunggal baru 8 jam itu sudah didukung oleh 9.206 orang. Padahal empat jam sebelumnya baru 50 pendukung. 

  

Menurut Frico, layanan transportasi berbasis daring (online) sangat dibutuhkan saat ini, selain praktis juga dapat membantu mengurangi kemacetan yang sudah makin tidak terkendali khususnya di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

 

"Ini adalah kebutuhan sebuah kota besar yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (Mohon tidak dibandingkan dengan kota besar lainnya di dunia, karena kota besar di Indonesia berbeda)," tulis petisi tersebut. 

 

"Apabila alasannya adalah tidak memenuhi syarat sebagai operator angkutan umum, harusnya ojek tradisional pun dilarang, karena sejak dahulu mereka sudah tidak memenuhi syarat sebagai angkutan umum," 

 

Selain itu disebutkan bahwa perbedaan sistem transportasi online adalah dalam sistem pemesanan yang memudahkan orang untuk memesan layanan plus tambahan extra keamanan karena antara pengguna jasa dan pengemudi akan lebih terjamin karena harus terdaftar terlebih dahulu.

 

Lebih lanjut petisi itu mengharapkan agar Menhub meninjau ulang larangan tersebut. Atau dapat  dapat mencarikan alternatif lain agar masyarakat pengguna layanan tersebut diatas, dapat tetap menikmati kemudahan layanan yang Nyaman-Praktis-Murah-Aman. 

 

"Juga dapat mengurangi kemacetan dikarenakan sampai saat ini transportasi publik yang ada, masih jauh dari harapan, khususnya disaat jam sibuk," tulisnya. 

 

Dalam surat dengan Nomor 302/I/21/Phb/2015 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebutkan pelarangan pemanfaatan kendaraan bermotor bukan angktan umum (sepeda motor, mobil penumpang dan mobil barang) dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang/barang dengan memungut bayaran (uber taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue-Jak, Lady-Jak) sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyrakat terutama operator angkutan umum. 

 

"Pengaturan kendaraan bermotor bukan angkutan umum tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum," tulis surat tersebut.


Reporter: Wem Fernandes

Editor: Dani Hamdani 


Klik www.gatra.com/telkomsel untuk daftar online kartuHalo Telkomsel tanpa harus datang ke kantor GraPARI

Wem Fernandez
18-12-2015 11:02