Main Menu

Tuntut Google Bayar Pajak, Digelar Aksi Tandatangan di Spanduk Raksasa

Ervan
26-09-2016 13:19

Aksi Tandatangan desak Google, Facebook, Twitter bayar pajak, Minggu 25 Septermber 2016 (Dok. Komunikonten)

Jakarta, GATRAnews - Institut Media Sosial dan Diplomasi Komunikonten menggelar aksi menuntut Google, Twitter, Yahoo, dan Facebook taat membayar pajak. Komunikonten juga menggalang aksi pengumpulan tandatangan diatas spanduk besar dari ratusan warga yang mengikuti Car Free Day (CFD) di samping Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (25/9) pagi.

 

Menurut Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria, mereka rutin turun di car free day mengkampanyekan penggunaaan media sosial untuk kepentingan nasional, seperti untuk promosi pariwisata, produk lokal, mencegah separatisme, dan radikalisme.

 

"Sekarang kita turun mengajak masyarakat mendesak Google, Facebook, Yahoo, Twitter bayar pajak, namun kali ini kita tidak menggunakan pengeras suara, hanya membentangkan spanduk," ujar Hariqo dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/9).

 

Rupanya respon warga sangat luar biasa, hanya dalam waktu 2 jam 900-an warga ikut tanda tangan. "Kami makin semangat ketika teman-teman dari Komunitas SEHATI, sehat cermati informasi tiba-tiba datang dan mereka sangat mendukung," ujar Hariqo.

 

Menurut Hariqo, Jika media-media lokal membayar pajak, mengapa media-media baru seperti Google, Facebook, Twitter, Yahoo dan raksasa digital lainnya tidak. 

 

"Akal sehat kita mengatakan ini persaingan usaha yang tidak sehat," lanjutnya. 

 

Oleh karena itu Hariqo menyebut empat hal yang harus dilakukan dengan gotong royong oleh Pemerintah dan masyarkat.

 

Pertama, meminta para raksasa digital ini bayar pajak, karena itu kewajiban mereka dan hak bangsa kita. Kedua, meminta raksasa digital melakukan filter, agar konten-konten yang tidak sesuai dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika segera dihapuskan. 

 

"Orang luar menilai Indonesia melanggar HAM hanya karena video-video sepenggal di youtube, padahal negara ini demokrasinya luar biasa sekali, HAM sangat dihargai disini," ujar Hariqo.

 

Ketiga, mendorong agar literasi digital dilaksanakan sejak sekolah dasar. 

 

"Term of use saat seseorang membuat akun di media sosial harus diubah dalam format tanya jawab, bukan hanya penjelasan seperti monolog, contoh pertanyaan, apakah jika kami memberikan akun, anda siap tidak melakukan fitnah," ungkapnya.

 

Keempat, Indonesia harus memiliki mesin pencari seperti Google, jika tidak selamanya pemerintah dan masyarakat Indonesia akan tergantung kepada Google dan media sosial lainnya. Mesin pencari itu banyak.

 

“Kita tidak anti Google dan mesin pencari lainnya, justru kita termotivasi, jika Larry Page dan Sergey Brin bisa mengapa si Buyung, si Upik, si Ujang, tidak bisa. Motivasi lainnya adalah karena mereka tidak bayar pajak ke Indonesia, padahal keuntungannya dari iklan besar sekali. Kami optimis, Indonesia mampu buat mesin pencari yang lebih hebat dari Google," ucapnya.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  

 

Ervan
26-09-2016 13:19