Main Menu

LPDB KUMKM Akan Terapkan Fintech

Iwan Sutiawan
18-08-2017 14:56

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Braman Setyo (Dok LPDB-KUMKM/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Braman Setyo, mengatakan, pihaknya akan membuat dan menerapkan Financial Technology atau Fintech untuk mengatasi masalah penyaluran dana bergulir.



"Untuk memecahkan masalah penyaluran dana bergulir tersebut, maka kami akan membuat apa yang disebut dengan Financial Technology atau Fintech," kata Braman di sela-sela acara perayaan HUT LPDB KUMKM ke-11 di Jakarta, Jumat (18/8).

LPDB akan menerapkan Fintech karena daya serap koperasi belum sesuai yang diharapkan dan LPDB juga tidak boleh membentuk cabang di daerah, sehingga efektifitas dan efisiensi penyaluran dana bergulir belum maksimal akibat masih terpusat di Jakarta

Dalam acara yang dihadiri Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati, Braman menambahkan, bahwa dengan Fintech maka proses assessment penyaluran LPDB untuk KUMKM dilakukan secara online tanpa tatap muka, sehingga lebih efisien dan efektif. Selain itu, LPDB juga akan menyiapkan aplikasi berbasis web dan mobile apps untuk pengajuan dana bergulir LPDB.

"Termasuk membangun Sistem Informasi Debitur untuk KUMKM, sehingga lancar pembayaran cicilannya. Juga kualitas debitur akan termonitor," kata Braman.

Manfaat lainnya, kata Braman, membuat menu pembayaran cicilan LPDB ini di mitra channel Finnet (PT Finnet Indonesia, anak usaha PT Telkom Indonesia) atau secara auto debet. "PT Finnet dapat membantu melaksanakan proses setlement pencairan dana LPDB maupun collection cicilan, by system. Ini bentuk solusi Fintech LPDB dalam rangka modernisasi LPDB KUMKM ke depan," katanya.

Selain menggagas inovasi Fintech, Braman juga akan melakukan modernisasi terhadap LPDB KUMKM. "Modernisasi dilakukan terhadap tata kelola (sistem), teknologi informasi serta LPDB KUMKM akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga serta stakeholder yang ada di daerah," ujarnya.

Adapun kerja sama tersebut, antara lain dengan Dinas Koperasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, Dirjen Kekayaan Negara (DKJN) Kementrian Keuangan, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kerja sama dengan Dinas Koperasi daerah diharapkan memberi rekomendasi koperasi berkinerja baik. Dengan DKJN, karen lembaga ini mempunyai perangkat yang dapat menagih dan menyita kekayaan mitra usaha bermasalah," ujarnya.

Sedangkan kerja sama dengan Kejagung, itu dengan unitnya yang ada di daerah, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) di tingkat provinsi, dapat mewakili LPDB untuk menuntut mitra usaha bermasalah ke ranah pengadilan.

Braman mengarapkan seluruh mitra LPDB harus menyesuaikan diri dengan transformasi teknologi yang diterapkan dalam menyalurkan dana bergulir. "Mau tidak mau, mereka yang harus berbenah ke arah itu. Semua lembaga keuangan sudah menuju ke arah ekonomi digital. Bahkan, dengan melalui digital akan mengurangi cost bagi koperasi yang bersangkutan, tanpa harus bolak-balik datang ke Jakarta," ujarnya.

Terkait kinerja, Braman menjelaskan, dari tahun 2008 hingga 2017, LPDB telah berhasil menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 8,4 trilyun kepada 1.012.287 UMKM melalui 4.299 mitra. Sedangkan realisasi dana bergulir di 2017 sebesar Rp 405,2 milyar yang disalurkan kepada 46.602 UMKM melalui 49 mitra di seluruh Indonesia.


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
18-08-2017 14:56