Main Menu

Kementerian PUPR Luncurkan Situs Layanan Konsultasi Investasi Infrastruktur

didi
01-09-2017 20:26

Situs LintasPUPR (GATRAnews/dok)

Jakarta, GATRAnews - Dalam rangka mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing di era teknologi digital, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meluncurkan layanan informasi investasi infrastruktur berbasis web bernama LintasPUPR yang dapat diakses dengan link http://lintas.pu.go.id.

Momentum saat ini dinilai sangat tepat mengingat status 'layak investasi' yang diraih Indonesia beberapa waktu lalu dari beberapa lembaga pemeringkat kredit dan investasi global. Acara peluncuran tersebut secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol layar sentuh oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti didampingi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib serta Direktur Bina Investasi Infrastruktur Ditjen Bina Konstruksi  Masrianto, di Hotel Gran Mahakam Jakarta, Kamis (31/8).

Selain acara peluncuran juga digelar Seminar dengan tema Digital Era Soft Launching dan Seminar Layanan Konsultasi Investasi Infrastruktur Bidang PUPR dan peluncuran buku Urgensi Transformasi PPP Indonesia. Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, saat ini Indonesia  memasuki era keterbukaan  dan kompetisi dimana keduanya memiliki karakter yang sama yang menuntut kita bekerja dengan lebih keras, bergerak lebih cepat, serta bertindak lebih tepat. “Era keterbukaan dan kompetisi itu tentunya telah hadir dalam bentuk layanan informasi dan konsultasi berbasis aplikasi,” katanya.  

“Layanan konsultasi investasi yang bisa diakses melalui URL http://lintas.pu.go.id ini, diharapkan dapat meningkatkan minat swasta untuk mau ikut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur khususnya bidang PUPR,” tambahnya. LintasPUPR menjadi terobosan sekaligus inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, menekan biaya transaksi proyek skema KPBU, mengurangi asimetris informasi dan penyediaan infrastruktur skema KPBU serta membangun kepercayaan publik. "Saat ini teknologi digital membuat era keterbukaan dan kompetisi berlangsung semakin ketat. Kondisi ini membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus bisa bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat," ungkapnya.

Kehadiran LintasPUPR bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam rangka meningkatkan nilai investasi sektor swasta. Anita juga menyebut hal yang wajar bila para pelaku bisnis lebih berminat untuk berinvestasi pada sektor yang dapat menyediakan informasi proyek yang akurat kepada mereka.   "Di era keterbukaan informasi ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk menarik investor yang berminat untuk menjalankan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU," ujarnya.  

Anita juga mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah sebenarnya membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.915 trilyun dalam kurun 2015 hingga 2019. Namun, kemampuan pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran dua-per-tiganya atau sebesar Rp 1.289 trilyun sehingga terjadi gap sebesar Rp 626 trilyun.

"Pada periode 2015-2016 total investasi dari KPBU sudah mencapai Rp 200 trilyun yang sebagian besar invetasinya berada pada sektor jalan tol sehingga saat ini masih ada gap sekitar Rp 400 triliun lagi yang diharapkan dari skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP)," imbuhnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 terkait Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kementerian PUPR mengerjakan 151 proyek dari keseluruhan 245 proyek, mencakup 69 proyek jalan tol, 5 proyek jalan nasional non tol, program satu juta rumah, 8 proyek sistem penyediaan air minum, 1 proyek infrastruktur air limbah komunal, 3 proyek Pembangunan Pos Lintas batas Negara (PLBN), 54 bendungan, dan 7 proyek irigasi.

Sementara Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib mengatakan, peluncuran Lintas PUPR menjadi sebuah terobosan sekaligus inovasi dalam peningkatan pelayanan publik yang akan menurunkan biaya transaksi proyek skema KPBU, mengurangi asimetris informasi dan penyediaan infrastruktur skema KPBU, serta membangun kepercayaan publik.

Sedangkan manfaat dari layanan dan konsultasi investasi tersebut antara lain, menyediakan informasi-informasi terbaru mengenai proyek dan regulasi terkait investasi infrastruktur Bidang PUPR secara langsung sehingga para calon investor baik nasional maupun internasional dapat mengaksesnya kapan saja, dari mana saja, serta pada perangkat apapun (anywhere, anytime, any devices).

Selain itu diselelenggarakan pula Seminar Urgensi Transformasi Tata Kelola Layanan Konsultasi Investasi bidang PUPR di Era Digital dengan menghadirkan narasumber  Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Kelembagaan dan tata Laksana, Kementerian PAN RB Rini Widyantini.  


Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Nur Hidayat

didi
01-09-2017 20:26