Main Menu

KPAI Akan Panggil Pemilik Laman Lelang ''Keperawanan''

Iwan Sutiawan
24-09-2017 11:59

Jakarta, GATRAnews - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meminta keterangan pemilik www.nikahsirri.com, Aris Wahyudi (AW), soal dugaan penawaran lelang keperawanan di lamannya.


"KPAI akan memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi atas akun tersebut, agar diketahui secara komprehensif," kata Ai Maryati Solihah, Komisioner KPAI Bidangi Trafficking dan Eksploitasi, dalam pernyataan tertulis yang diterima GATRAnews, di Jakarta, Minggu (24/9).

KPAI akan memanggil dan meminta keterangan dari Aris karena diberitakan sejumlah media, sebagai pemilik laman yang akan membuka layanan lelang keperawanan untuk kawin sirri dan kontrak dengan syarat utama usia 14 tahun ke atas tersebut.

"Usia 14 tahun tentu masih usia anak yang wajib mendapatkan proteksi maksimal. KPAI sedang mendalami keberadaan akun dimaksud," katanya.

Menurut Ai, klarifikasi terhadap pemilik akun merupakan langkah awal untuk mengetahui secara benar tentang yang tertera dalam laman, karena perdagangan orang dengan embel-embel apapun, termasuk atas nama agama, merupakan kejahatan yang harus diwaspadai.

"Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Apalagi trafficking adalah tindakan pidana yang akan dijerat UU No 21/2007 tentang TPPPO," ujar Ai.

Ai melanjutkan, "KPAI sudah  berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mengecek alamat AW dan kebenaran Akun Partai Ponsel agar proses penyelidikan lebih cepat." 

Ketua KPAI, Susanto, menambahkan, nikah sirri merupkan bentuk pernikahan secara syar'i, tetapi bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Perkawinan. Belakangan ini, tampaknya nikah sirri dalam sejumlah kasus bukan bermotif syar'i, namun justru karena sejumlah faktor, di antaranya ekonomi, kepuasan seksual, wisata, bahkan fatalnya juga ditemukan kasus prostitusi atas nama nikah sirri.

"Ini merupakan bentuk deligitimasi agama. Trend nikah sirri dan kontrak berpotensi menjadi pintu masuk trafiking, akhir-akhir ini menjadi persoalan. Bahkan, trendnya muncul bentuk human trafficking gaya lama, dimodifikasi melalui media sosial," kata Susanto.
  
KPAI mengutuk keras  modus seperti di atas karena berdampak serius bagi tumbuh kembang sekaligus menghancurkan masa depan anak.


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
24-09-2017 11:59