Main Menu

Dari Skala 1-10, Ini Penyebab Rapor Kominfo Masih 6,5

Fitri Kumalasari
01-02-2018 17:38

Ilustrasi (GATRA/FT02)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com- Kepala Departemen Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Kuskrido Ambardi menilai kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2017 ini hanya memperoleh nilai 6,5 dari skala 1-10. Catatannya adalah berkaitan dengan minimnya perhatian akan bidang digital. Padahal, pemerataan akses jaringan komunikasi dan informasi masuk dalam program Nawacita Jokowi-JK.

 

Dalam diskusi Catatan Tahun 2017 Bidang Komunikasi Telekomunikasi dan Informatika dalam Kerangka Nawacita yang diselenggarakan oleh Digital Culture Syndicate di Jakarta tersebut, Kuskrido juga menilai Kominfo kurang serius melibatkan peran publik. Waktu yang disediakan dalam pembahasan dengan publik pendek, bahkan terkesan terburu-buru. "Banyak konsultasi terkait isu-isu telekomunikasi dan elektronik seolah-olah mengejar target,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Gatra, Kamis (1/2).


Pemerhati kebijakan publik dari Digital Culture Syndicate, Mickael Bobby Hoelman mengatakan bahwa semestinya Kominfo fokus akan prioritas bidang mendukung pencapaian Nawacita. Sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK, arah pembangunan bidang komunikasi-telekomunikasi-informatika 2015-2019 adalah pemajuan ketiga bidang tersebut harus mendukung pencapaian program prioritas Nawacita yang lain, seperti infrastruktur, industri hingga sumber daya manusia. 

 

Sebagai salah satu industri strategis, sektor teknologi-informasi sebenarnya bertumbuh signifikan dari 5% pada tahun 2000 menjadi 12% di 2014 lalu, dan pada 2016 mencapai 21%. Pertumbuhannya pun tertinggi dibanding sektor-sektor lainnya, seperti konstruksi, belanja pemerintah, jaminan sosial, tambang dan listrik yang hanya tumbuh di bawah 5%.‎

 

Namun Kominfo sebagai pemangku kebijakan dinilai belum menunjukan kinerja baik. ‎Banyak “pekerjaan rumah” belum dituntaskan sampai akhir tahun 2017. Antara lain, regulasi bidang telekomunikasi-informatika, absennya Kominfo dalam fungsi-fungsi regulatori, banyaknya kebijakan Kominfo kontroversial hingga lebih mengurus hal-hal kecil dsbanding hal-hal inti dan lain-lain.

 

“Jika masalah utama adalah regulasi yang out-of-dated dan perlu revisi, maka Kominfo harus mengejar revisi beberapa regulasi misalnya penuntasan RUU Penyiaran serta RUU Telekomunikasi dan lain-lain,” tegas Mickael. 

 

Selain itu, lanjut Mickael, Kominfo juga perlu mempertimbangkan matang masukan publik dalam setiap perancangan kebijakan akan isu-isu strategis bidang telekomunikasi informatika. "Sikap terburu-buru Kominfo dalam penyusunan kebijakan dapat mempengaruhi kualitas baik substansi kebijakan maupun outcome-nya,” pungkas dia.

 


Reporter: Fitri Kumalasari

Editor : Birny Birdieni

Fitri Kumalasari
01-02-2018 17:38