Main Menu

Kemenkum HAM Ciptakan Aplikasi untuk Ukur Kualitas Layanan OBH

Iwan Sutiawan
10-07-2018 09:39

Aplikasi Indeks Kinerja OBH. (Ist/re1)

Jakarta, Gatra.com - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menciptakan Aplikasi Indeks Kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Aplikasi ini menjadi solusi untuk mengukur kualitas layanan bantuan hukum.

Kepala BPHN Kemenkum HAM, Enny Nurbaningsih dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com di Jakarta, Selasa (10/7), menyampaikan, proses kuantifikasi kualitas layanan berdasarkan indeks pada aplikasi ini, sangat berbeda dengan metode pengawasan sebelumnya.

Aplikasi Indeks Kinerja OBH diciptakan karena signifikannya peningkatan jumlah penerima bantuan hukum setiap tahunnya sehingga diperlukan sebuah instrumen untuk menilai kualitas layanan bantuan hukum tersebut.

Aplikasi Indeks Kinerja OBH, sebelumnya merupakan pengembangan dari aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM). Dan dikeluarkannya Aplikasi Indeks Kinerja OBH menjadi inovasi yang secara akurat menggambarkan spektrum kualitas pemberian layanan bantuan hukum dengan menghitung beberapa dimensi yang menjadi standar layanan bantuan hukum

"Sebagaimana PP 42/2013 dan Permenkumham 63/2016 juncto Permenkumham 10/2015 antara lain layanan bantuan hukum berdasar perspektif kepuasan klien, integritas, pengetahuan prosedur hukum yang dijalani, serta informasi bantuan hukum," katanya.

Selain itu, inovasi Aplikasi Indeks Kinerja OBH telah direplikasi dalam beberapa forum internasional. Yakni 2nd International Conference on Legal Aid in Criminal Justice System Buenos Aires di Argentina pada 2016, 6th Asia Pro Bono Conference dan Legal Empowerment Workshop di Kuala Lumpur 2017, dan International Seminar on Criminal Legal Aid di Guangdong-Guangzhou 2018.

Enny mengungkapkan, bahwa Aplikasi Indeks Kinerja OBH sedang memasuki tahap wawancara dan presentasi untuk menyaring menjadi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Hal itu bertujuan agar para penyelenggara pelayanan publik memiliki jiwa kompetitif dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Sedangkan untuk Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini, adalah Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Mewujudkan Nawa Cita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Inovasi ini secara akurat menggambarkan spektrum kualitas pemberian layanan bantuan hukum karena menghitung beberapa dimensi yang menjadi standar layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PP 42/2013 dan Permenkumham 63/2016 juncto Permenkumham 10/2015," katanya, Senin (9/7), di hadapan Tim Panel Independen KemenPan-RB dipimpin oleh J.B. Kristiadi.

Kepala BPHN Kemenkum HAM ini menambahkan, beberapa instansi dari beberapa Negara telah datang ke BPHN untuk mempelajari implementasi bantuan hukum di Indonesia, yakni Thailand, Vietnam, Nepal, dan Myanmar. "Secara Nasional, replikasi dilakukan melalui workshop, antara lain Rapat Kerja Admin Sidbankum 2017 di Jakarta," ujar Enny.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-07-2018 09:39