Main Menu

Wacana Mendikbud untuk Menyederhanakan Bahasa Daerah Dikritik Netizen

Flora Librayanti BR K
12-08-2018 09:51

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok.Kemendikbud/RT)

Jakarta, Gatra.com – Ketika menghadiri seminar dan lokakarya (Semiloka) Bahasa Negara di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (8/8) lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa bahasa-bahasa yang terlalu lokal di pelosok Indonesia dianggap menghambat komunikasi antarmasyarakat. Bahasa-bahasa itu diwacanakan agar bisa disederhanakan menjadi satu bahasa Indonesia daerah.

 

“Karena penuturnya hanya ratusan, maka bisa terjadi salah paham dengan kelompok lain. Makanya itu kan bisa menyebabkan konflik antarkelompok,” kata Muhadjir. Dia menyebut Indonesia memiliki 700-an bahasa. Dia berharap agar para peserta semiloka bisa melakukan kajian tentang penyederhanaan bahasa itu.

Pernyataan Mendikbud tersebut mengundang reaksi negatif dari warganet (netizen).

“Kekayaan ragam kehidupan di Indonesia adalah berkah tak ternilai. Keragaman beragama sudah dipapas. Keragaman etnis sudah dipangkas. Keragaman gender disunat. Haruskah keragaman berbahasa dibabat?,” cuit guru besar di School of Culture, History and Language, The Australian National University, Australia, Ariel Haryanto lewat akunnya, @ariel_haryanto.

“Saya jadi geleng kepala. Apa maksud Mendikbud dengan ‘disederhanakan’? Apakah bahasa daerah dianggap sebagai ancaman’ bagi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Atau Pak Menteri kurang kerjaan?” cuit akun @USutendi.

“Disederhanakan bagaimana Pak? Seharusnya Bahasa Indonesianya yang diperkuat, bukan bahasa daerahnya yang dirubah. Di kampung saya bahasa daerahnya hampir punah dan kami berusaha melestarikannya. Ini Bapak malah suruh sederhanakan. Bagaimana kalau Pak Menteri saja yang disederhanakan,” cuit @RapidVolcano gemas.

Mendikbud sendiri menampik bahwa wacana tersebut merupakan penghilangan kekayaan bahasa di Indonesia. Langkah ini merupakan cara pemerintah agar dapat mudah berkomunikasi dengan seluruh rakyatnya. “Bukan dihilangkan tapi diserap. Memang pilihannya sulit. Karena kalau tidak dilakukan, akan ada kesulitan kita untuk membina dan mengembangkan bahasa daerah,” sebutnya.


 

Editor : Flora L.Y. Barus

 

Flora Librayanti BR K
12-08-2018 09:51