Yerusalem, Gatra.com- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali memenangkan pemilihan parlemen yang jatuh pada Selasa (9/4). Dilansir dari Reuters.com, ia tengah berunding dengan seluruh partai sayap kanan, partai nasionalis, dan partai keagaamaan. Terutama membahas arah sistem pemerintahan.

Kondisi perpolitikan Israel, tidak ada partai yang menangkan 120 kursi di Parlemen Israel, Knesset. Hal ini memicu negosiasi berkelanjutan. Sesuai hukum negara, Netanyahu diberikan waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahannya dengan tambahan waktu 14 hari. Batas akhir membentuk pemerintahan yakni pada Rabu (15/5). Apabila tertunda maka berlangsung pada Rabu (29/5).

Juru Bicara Netanyahu mengatakan penundaan dapat terjadi karena hari libur Yahudi. Contohnya hari peringatan nasional dan adanya pertempuran yang melibatkan Palestina di Jalur Gaza, pekan lalu.

Mendesaknya pembentukan pemerintahan baru disebabkan oleh rencana perdamaian Amerika Serikat  di Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Penasihat Timur Tengah Donald Trump, Jared Kushner  mengatakan prospek perencanaan tersebut akan diumumkan pada Juli medatang.

Sejauh ini, prospek perencanaan perdamaian belum jelas karena koalisi sayap kanan Israel menentang hal teritorial. Usulan pemerintah Palestina untuk memboikot administrasi Trump di Isreal. Ini menjadi bentuk pro-Israel.

Disisi lain, kemenangan Netanyahu layaknya referendum de-facto. Mengingat pada masa kepemipinannya, ia tersandung tiga kasus korupsi yang berbeda. Namun, Netanyahu membantah dan mengungkapkan komitmennya terhadap Israel.

Perdana Menteri Israel ini juga dapat mengelak dalam pra-persidangan yang tanggalnya belum ditentukan. Untuk menentang kasus suap dan tuduhan penipuan terhadapnya. Selain itu, seorang pemimpin dari mitra koalisi Netanyahu, Union Wing, telah mengadvokasi undang-undang yang dapat memberikan kekebalan Netanyahu terhadap tuntutan. Apabila terbukti terjerat korupsi, koalisi pengusung Netanyahu akan mendesaknya turun jabatan.