Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Zaenal Muttaqin mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah merupakan ekspresi dari kekecewaan terhadap elite politik yang tidak mempertimbangkan protes dan keberatan publik.

"Utamanya dalam isu revisi UU KPK dan RUU KUHP yang tekesan dibahas terburu-buru," kata Zaenal saat dihubungi Gatra.com, Rabu (25/9).

Sekurangnya, ada empat RUU yang masih membutuhkan perdebatan dan masukan publik, yakni revisi UU KPK, RUU KUHAP, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Dari keempat UU tersebut ada dua pusaran isu: melemahkan pemberantasan korupsi dan kriminalisasi rakyat atas konflik pertanahan.

Baca Juga: Indeks Demokrasi Indonesia Masih Kategori Sedang

Zaenal melanjutkan, aksi mahasiswa yang spontan, meluas, dan cukup banyak memang sudah lama tidak terjadi dalam lima tahun terakhir ini. Sehingga elite politik mungkin merasa bahwa gerakan mahasiswa sudah tenggelam dan hanya ramai di media sosial.

"Jadi DPR yang akan segera berakhir masa kerjanya ini dengan pede-nya mengebut banyak RUU yang masih mendapat penolakan," terangnya.

Aksi-aksi mahasiswa, lanjut Zaenal, dapat menarik garis tegas bahwa mereka menunjukkan sebagai gerakan yang kritis terhadap kekuasaan baik eksekutif dan legislatif, di mana tidak ada tuntutan politik praktis seperti tudingan untuk menurunkan presiden.