Bogor, Gatra.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S Damanhuri melihat kue perekonomian Indonesia terkonsentrasi segelintir orang di lingkaran elite ekonomi. Hal ini menimbulkan praktik pelanggaran persaingan usaha seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, serta oligopsoni.

 

Berdasarkan data BPS, Indeks Gini Indonesia pada Maret 2019 sebesar 0,382. Indeks ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran yang memiliki skala 0 (kesamarataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan sempurna).

 

"Walaupun indeks gini itu kan pengeluaran, tapi diukur dari penguasaan aset lahan, aset finansial, konsentrasi ekonomi ini tidak sehat dan memicu middle income trap ," jelasnya kepada awak media di Kampus IPB Darmaga, Bogor Sabtu (19/10).

 

Lanjutnya, terkonsentrasinya ekonomi pada segelintir pihak menyebabkan terhambatnya proses hilirisasi pengolahan sumber daya alam yang membutuhkan kreativitas dan inovasi.

 

Didin menegaskan perubahan struktur ekonomi sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan memperkuat penegakan hukum. Namun, hal ini membutuhkan komitmen yang serius dari Presiden.

 

"Termausk menurut saya Perppu (Komisi Pembarantasan Korupsi). Ini yang bisa menangkal terjadinya konsentrasi ekonomi," tegas salah satu penandatangan Surat Terbuka Kepada Presiden tentang Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian.

 

Sambungnya, Ia menolak anggapan KPK yang kuat akan mengancam investasi di indonesia.

 

"Konsentrasi ekonomi yang tidak sehat dan korupsi yang besar justru membuat investor tidak aman. (Katanya) Kalau terlalu galak pokoknya nggak mau datang. Data empiris terbalik itu," pokoknya.