Semarang, Gatra.com – Pemerintah menyediakan 500 ribu kuota dengan skema offline (reguler), dalam pelaksanaan program kartu pra kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI pun gencar melakukan sosialisasi program ini.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja RI Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Hindun Anisah mengatakan, kuota offline dikhususkan bagi mereka yang berada di remote area (daerah terpencil), belum begitu familiar dengan digitalisasi, atau bagi mereka yang berada di area “blank spot”.

“Maksudnya, pelatihannya secara offline. Pendaftarannya tetap dengan online,” ujarnya saat sosialisasi program kartu pra kerja sistem offline di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kota Semarang, Kamis (12/3).

Hindun menerangkan, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara offline (reguler).

Sosialisasi diikuti kepala dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota. Instansi lain seperti Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) juga terlibat. Termasuk dari asosiasi pekerja dan pengusaha.

“Sosialisasi ini kita lakukan, agar nantinya Dinas Tenaga Kerja di provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendampingan kepada para calon penerima kartu pra kerja ini. Dimulai dari saat pendaftaran, yang tetap memakai sistem online,” jelasnya.

Lewat sosialisasi tersebut, Hindun berharap, seluruh kabupaten/kota bisa menyiapkan calon penerima kartu pra kerja ini. “Jadi ada persiapan dari awal lewat sosialisasi ini. Sehingga nantinya saat kartu ini diluncurkan, semua sudah siap,” katanya.

Sasaran kartu pra kerja di Jawa Tengah, kata Hindun, menyasar empat klaster. Masing-masing, calon pekerja migran Indonesia (PMI), masyarakat yang berada di destinasi prioritas Borobudur, daerah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta afirmasi perempuan dan disabilitas. Untuk jumlahnya, belum bisa diputuskan.

“Tapi jumlah per klaster berdasarkan data demand and supply yang selama ini masuk di Sisnaker. Kemudian kita memilih yang empat klaster ini berdasarkan data-data yang ada tersebut,” jelasnya.