Ternate, Gatra.com - Dugaan politik transaksional yang melibatkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari partai Nasional Demokrat (NasDem), Achmad Hatari, akan terus diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut).

Kordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Malut, Fahrul Abdul Muid, mengatakan mereka akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu Tidore Kepulauan terkait kasus dugaan money politic ini. "Kita sudah memberikan arahan kepada Bawaslu Tidore untuk terus dalami kasus ini," ucap Fahrul.

Fahrul mengatakan, saat ini Bawaslu akan terus melakukan investigasi, verifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait guna memperoleh kelengkapan informasi. "Kami akan proses," tegas Fahrul.

Rencananya, kata Fahrul, pada Senin besok (22/4), Bawaslu Malut bakal mengadakan rapat pleno terkait kasus tersebut. Setelah itu, jika memenuhi unsur formil dan materil, dan sudah ditentukan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, maka akan dilimpahkan ke sentra Gakkumdu. "Di situ akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut," katanya.

Fahrul mengatakan jika unsur pelanggarannya terpenuhi, tidak menutup kemungkinan caleg tersebut akan didiskualifikasi. "Sanksi pidana kan biasanya penjara atau bayar denda. Kalau sanksi administratif bisa sampai diskualifikasi," jelas Fahrul.

Terkait pendapat yang mengatakan bahwa, Bawaslu kecolongan dalam kasus ini, Fahrul menganggap itu hal yang manusiawi. "Kami bekerja sesuai laporan dan pengawasan, selama ini tidak ada laporan tentang itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, mengatakan terkait kasus ini, pihaknya harus meminta keterangan di lapangan, khususnya pengurus masjid tempat Achmad Hatari berbicara. Kendati wacana pemberian karpet tersebut dilontarkan sendiri oleh Hatari.

"Karena kejadiannya bukan berdasarkan laporan. Tapi kami tetap menunggu sampai hari Senin. Kalau ada laporan kan lebih bagus. Jika tidak, kami akan tetap turun," jelasnya.

Reporter: Nurkholis