Jakarta, Gatra.com - Menanggapi berbagai gejolak radikalisme di dunia seperti ISIS dan serangan terorisme di Selandia Baru dan Sri Lanka, perlu adanya sebuah konsep yang dapat mereduksi paham-paham radikal, seperti penggunaan konsep deradikalisasi. Akan tetapi mengenai hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak setuju akan penggunaan konsep deradikalisasi. Baca juga: Memutus Mata Rantai Terorisme Bergantung Pada Deradikalisasi

"Muhammadiyah sejak awal sudah konsisten mengusulkan agar konsep yang digunakan adalah moderasi, bukan deradikalisasi," ucap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti ketika ditemui pihak Gatra.com di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD), Tangerang Selatan, Selasa (14/5).

Abdul mengatakan proses deradikalisasi menggunakan stigma tersendiri untuk meredam radikalisme. Artinya pihak yang melakukan deradikalisasi menanamkan paham baru secara paksa. Baca juga: PP Muhammadiyah: Soal People Power, Hendaknya Hindari Usaha-Usaha Mobilisasi Massa

"Tapi kalau moderasi senantiasa mengajak orang untuk bersikap moderat. Jadi prinsipnya adalah bahwa orang yang tadinya radikal bisa menjadi baik dengan memiliki pandangan yang toleran tanpa perlu kehilangan jati dirinya," tambah Abdul.

Karena itu menurut Abdul, Muhammadiyah membuka diri seluas-luasnya untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Muhammadiyah yakin moderat itu perlu diterapkan tidak hanya dalam teori, tetapi praktiknya juga, karena yang namanya toleransi antar umat yang berbeda keyakinan itu dibutuhkan adanya pembiasaan. Baca juga: Muhammadiyah: Kunci Redam Radikalisme Ada di Pendekatan Sosial