Yogyakarta, Gatra.com – Kota Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah disebut sebagai salah satu calon kuat ibu kota baru, termasuk telah dikunjungi Presiden Joko Widodo, 7 Mei lalu. Namun sejumlah faktor membuat daerah ini tak memenuhi kriteria untuk menggantikan DKI Jakarta.
Pengajar geografi pembangunan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Luthfi Muta’ali menguraikan faktor-faktor itu saat dihubungi Gatra.com, di Yogyakarta, Minggu (19/5).
“Keunggulan utama Kalimantan Tengah adalah posisi paling strategis, posisi centrum geografis, jarak terdekat dari seluruh penjuru tanah air, dengan suplai sumberdaya lahan yang luas,” ujarnya.
Namun kelemahan utama Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, adalah posisi geografisnya yang berada di tengah daratan dan tidak memiliki pantai sehingga tergolong wilayah “tertutup”.
“Karena tidak memiliki akses laut, sangat riskan akan faktor keamanan, padahal akses laut adalah pintu perkembangan wilayah,” ujar pengajar di Departemen Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM ini.
Daerah ini tidak memiliki akses langsung dengan laut dan jalur maritim yang sangat vital bagi perkembangan wilayah. Kalimantan Tengah dapat pula mengajukan wilayah kabupatennya yang memiliki pantai, namun semuanya terkendala kriteria geoekologi.
”Khususnya ketersediaan dan kemampuan lahan yang rendah, sebagian area gambut yang dilindungi, dan jika dikembangkan menjadi perkotaan membutuhkan rekayasa dan biaya yang teramat tinggi,” kata Muta’ali.
Secara geoekonomi, ia menjelaskan, lokasi ibu kota di bagian dalam tidak menguntungkan dan tidak strategis, mengingat jalur logistik terbesar ada di jalur laut. Selain itu, hal ini juga berlawanan dengan fakta wilayah kepulauan Indonesia dan kehendak politik untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Luthfi membenarkan, Palangkaraya memiliki modal sejarah yang kuat karena pernah disebut oleh Presiden Soekarno sebagai calon ibu kota. Namun Kalimantan Tengah memiliki nilai kompetitif lebih rendah dibandingkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan.
Namun secara sosial, tingkat homogenitas masyarakat Palangkaraya juga riskan akan resistensi. Heterogenitas Kalimantan Tengah terendah setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
“Menarik dicermati, daya terima masyarakat dan peluang munculnya potensi konflik, di mana hal ini dapat dilihat dari sistem keterbukaan dan heterogenitas yang terdapat di tiga provinsi ini,” ujarnya.
Luthfi menyebut berita tentang bermacam syarat oleh masyarakat Dayak menjadi persoalan sosial yang rumit jika kota ini akan dibanjiri pendatang migran dari Jakarta dengan karakter yang heterogen. Dalam skema pemindahan ibu kota negara, jutaan orang akan migrasi ke kota tujuan.
Selain itu, tak kalah penting, daerah di sekitar Palangkaraya adalah daerah gambut. Secara ekologi, kawasan ini harus dilindungi. Selain sistem tata air dan suplai air bersih yang menjadi kendala, mesti diperkirakan kemungkinan terburuk jika pada kemarau panjang terjadi kebakaran gambut yang bisa berlangsung secara alami.
“Pada saat ini mungkin belum terjadi, tapi kita harus memilikirkan masa-masa yang akan datang di mana isu perubahan iklim semakin memberikan tekanan yang mencemaskan dan mengkhawatirkan,” kata Luthfi.
