Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan pemerintah tidak terlalu serius menangani persoalan kerusakan lingkungan.

“Dari pemerintahan sebelumnya hingga pak Jokowi yang sekarang, belum ada urgensi untuk menindaklanjuti masalah lingkungan ini. Memang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat. Sudah disampaikan, namun dalam realitas di lapangan tidak ada upaya untuk pengendalian,” tutur Ahmad saat dalam diskusi “Membangun Warisan Sustainability 2019-2024: Agenda Transformasi, Tata Kelola dan Kepemimpinan Nasional dengan Zaken Kabinet yang Progresif”, di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).

Ahmad mengatakan pemerintahan selama ini masih mengacu pada sustainable development yang sebenarnya tidak dilakukan sama sekali. Ia mengatakan konsep tersebut hanya menjadi lip service saja karena ketidaksiapan pada pembangunan lingkungan.

“Akhirnya menyebabkan kita harus selalu impor produk bagus dan penting. Kita bergantung dari negara lain,” ujarnya.

Ahmad mengatakan pemerintah selalu mendengungkan sustainable development membutuhkan dana besar. Dalam konteks diplomasi, menurutnya pembahasan limbah B3, perubahan iklim, dan lainnya hanya pelengkap saja.

“Indonesia melakukan diplomasi pendekatan dengan negara lain, dimana hanya sebagai koloni saja. Terutama untuk menjual produk mereka,” ujarnya.