Tokyo, Gatra.com - Untuk mendorong percepatan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menyosialisasikan kesiapan regulasinya yang segera diterbitkan kepada pelaku industri otomotif di Jepang.

“Mengenai potensi implementasi dari percepatan electric vehicle dan fasilitas PPnBM yang sedang disusun oleh pemerintah, kami komunikasikan dengan pelaku industri otomotif di sini,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, seusai bertemu direksi Toyota Motor Corporation di Tokyo, Rabu malam waktu setempat (29/5).

Airlangga menyampaikan peraturan terkait kendaraan listrik ini nantinya diberikan tenggat waktu atau periode transisi selama dua tahun. Lewat sosialiasi ini, produsen otomotif Jepang bisa bersiap mulai tahun ini.

“Maka itu, kami berharap pelaku industri otomotif yang ada di Jepang bisa mulai merealisasikannya di tahun 2021 atau 2022,” tuturnya.

Ia menambahkan kebijakan ini akan mengompensasi perbedaan harga antara kendaraan listrik dengan kendaraan internal combustion engine (ICE) yang ada sekarang. Perbedaan harga itu diyakini mampu mendorong sebagian konsumen beralih dari penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

Apalagi, ada keuntungan bagi pengguna kendaraan listrik berupa efisiensi konsumsi bensin. “Ada hybrid car itu yang sampai hemat 50%. Selain itu, adanya kemudahan dari maintenance dari kendaraan-kendaraan berbasis elektrik,” ungkapnya.

Deputi CEO Toyota Corp. Susumu, Matsuda mengemukakan dalam upaya memasarkan kendaraan listrik, pihaknya juga akan fokus dengan pengembangan teknologinya di Indonesia.

Kata Matsuda, penelitian menunjukkan konsumsi bahan bakar pada mobil hibrida dapat dikurangi hingga setengahnya dibandingkan mobil lama.

Toyota bersama Daihatsu akan memproduksi mobil hibrida di Indonesia pada 2022. Jenisnya antara lain SUV dan MPV.

“Kami menilai, kedua jenis tersebut yang akan lebih diminati konsumen di Indonesia. Kami sedang mempersiapkan produksinya,” tutur Matsuda.