_thumb.jpg "Koalisi Musisi Sepakat Palestina-Israel Bukan Konflik, Melainkan Genosida")
_thumb.jpg "Bagaimana Musisi Bersikap terhadap Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel?")
_thumb.jpg "Koalisi Musisi Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza")
Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tentu tidak mempermasalahkan masuknya masyarakat ke wilayah Jakarta selepas libur lebaran tahun ini. Hanya dia meminta agar segala urusan administrasi kependudukan seperti KTP segera dilengkapi.
"Mereka datang untuk tinggal, termasuk untuk mencari pekerjaan, yang permasalahannya itu KTP-nya saja, dia tinggal di Jakarta, terlihat kerja di Jakarta, secara profesional ya dia harus mempunyai KTP di Jakarta," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (10/6).
Ia pun setuju atas apa yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengenai hak masyarakat Indonesia untuk berpindah tempat, termasuk untuk pindah ke Jakarta. Sebab, hal tersebut merupakan hak masyarakat Indonesia.
"Jadi, apa yang disampaikan oleh pak Anies benar soal menata penduduknya itu, ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara yang semua warga negara punya hak yang sama untuk tinggal, untuk bekerja, untuk datang, itu nggak ada masalah," tambah dia.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa pihaknya tidak akan melakukan operasi yustisi bagi penduduk baru yang datang ke Jakarta. Bagi dirinya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk datang atau tinggal di wilayah yang diinginkan.
"Sejak tahun lalu kita tidak lagi menyelenggarakan operasi-operasi pemeriksaan, atau biasa disebut operasi justicia. Mengapa? Ibu kota adalah milik seluruh warga Indonesia. Jakarta adalah milik seluruh Indonesia. Tidak ada sedikitpun aturan di republik ini yang melarang pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya," ungkap Anies dalam sambutan pelepasan mudik gratis di Monas, Kamis, (30/5).
Selain itu, pasca lebaran tahun ini Pemprov DKI tidak akan menggelar razia Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini memang merupakan keputusan Pemprov DKI yang telah mengganti operasi yustisi menjadi bina layanan kependudukan.
"Yang penting intinya adalah kita yakinkan bahwa semua warga yg masuk ke DKI itu memiliki identitas yang jelas makanya di samping yg disasar adalah pendatang, kita juga justru ingin warga Jakarta sendiri memiliki cakupan akte catatan kependudukan sipil," jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Dhany Sukma ketika dihubungi Gatra.com, Selasa (4/6).
