Jakarta, Gatra.com - Komisi III DPR RI mendesak Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia. Terlebih anggaran kementerian ini naik Rp213 miliar untuk tahun 2020. 

"Partai Demokrat terus mendorong Kemenkumham agar tetap bisa melayani masyarakat dengan baik. Problem di lapas itu BAB (buang air besar) saja susah. Partai Demokrat akan berjuang di Banggar DPR," ungkap anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian atau Lembaga dengan Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (13/6).

Sementara itu, anggota lain dari F-PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi mendukung kenaikan angggaran Kementerian Hukum dan HAM. Namun dengan syarat serapan anggaran harus diserap dengan maksmimal.  

Dalam rapat tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta penambahan pagu anggaran untuk tahun 2020. Antara lain itu penambahan lapas sebesar Rp3 triliun dan Rp2,6 triliun untuk urusan narapidana. 

"Kami mohon dukungan dan kerjasamanya dengan Komisi III dan sudah dijanjikan Kemenkeu," ujar Yasonna.

Kemenkumham mendapat kenaikan pagu indaktif tahun anggaran 2020 sebesar Rp213 Miliar. Pada tahun 2019 ini Kemenkumham hanya mendapat pagu alokasi sebesar Rp13,3 triliun, lebih kecil dari usulan Rp20,5 triliun.