Berlin, Gatra.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan, AS akan mengirim 1.000 orang pasukan ke Polandia. Rencananya terlihat mudah, namun Trump mengatakan pasukannya didatangkan dari Jerman. Rencana ini menuai beragam reaksi dari Berlin.
Para pejabat Polandia telah melobi pemerintahan Trump untuk menghadirkan pasukan AS secara permanen di negara mereka. "Menegaskan kerja sama pertahanan yang signifikan antara negara-negara kita," tegas Trump pada konferensi pers di Gedung Putih bersama Presiden Polandia Andrzej Duda.
Di Jerman, ukuran pasukan AS yang dibayangkan -sekitar 1.000 tentara yang menurut Trump akan dibayar Polandia- mendapat perhatian lebih sedikit daripada tempat asalnya. Daripada merekrut tentara baru, mereka akan dipindahkan dari Jerman, di mana militer AS mempertahankan sekitar 35.000 tentara.
Kesatuan Jerman adalah pasukan terbesar militer AS di luar negeri setelah Jepang dan membentuk dasar kebijakan pertahanan pascaperang. Dalam mengajukan tawaran pasukan ke Polandia, Trump tampaknya menyerukan asumsi kebijakan itu dipertanyakan sekali lagi. Itu telah menyebabkan banyak pakar pertahanan dan kebijakan luar negeri Jerman melakukan hal yang sama.
"Demi Jerman sendiri, kita akhirnya harus -secara signifikan dan permanen yang mencerminkan komitmen global kita- meningkatkan pengeluaran pertahanan," tegas pakar kebijakan luar negeri untuk Demokrat Kristen (CDU) Kanselir Angela Merkel, Roderich Kiesewetter mengatakan kepada DW.
"Ini tidak ada hubungannya dengan presiden Amerika, tetapi dengan tanggung jawab kita kepada tentara kita dan Eropa, dan pembagian beban yang kredibel," ujar Kiesewetter menambahkan.
Suara-suara dari spektrum politik menyepakati hal tersebut. "Mempersiapkan militer untuk masa depan adalah masalah solidaritas dengan mitra UE dan NATO kami," tulis anggota parlemen Partai Hijau, Tobias Lindner dan Cem Özdemir dalam editorial untuk harian Jerman, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Partai mereka secara historis telah jatuh ke dalam kamp-kamp perdamaian dan pelucutan senjata, tetapi rekan-rekan Green menulis bahwa tujuan jangka panjang mereka dari tentara Eropa akan "menghilangkan penutup mata nasional."
Posisi Partai Hijau lebih terlihat daripada sebelumnya, mengingat bahwa partai itu berada di urutan kedua di antara partai-partai Jerman dalam pemilihan Parlemen Eropa baru-baru ini, dan baru minggu lalu sebuah studi menunjukkan mereka mengungguli semua partai Jerman dalam pemungutan suara nasional, termasuk CDU yang berkuasa Merkel.
Namun, anggota parlemen Hijau menggarisbawahi bahwa mereka menentang "tujuan belanja abstrak," merujuk perjanjian di antara anggota NATO pada 2014 untuk meningkatkan belanja pertahanan nasional menjadi 2% dari PDB masing-masing pada tahun 2024.
Jerman masih jauh dari menuju ke sana, sebuah fakta yang sering dan secara terbuka dikritik Trump. Sebaliknya, ia menganggap Polandia -yang telah berjanji meningkatkan pengeluaran- sebagai model anggota NATO. Saran untuk memindahkan pasukan keluar dari Jerman menuju Polandia sesuai dengan sikap Trump tersebut.
Namun, langkah tersebut masih belum jelas. AS telah menggilir sekitar 8.000 tentara ke Polandia dan negara-negara Eropa Timur lainnya sejak 2014, sebagai bagian dari penguatan pertahanan NATO di sepanjang perbatasannya dengan Rusia. Upaya tersebut merupakan tanggapan aliansi tersebut terhadap aksi militer Rusia di Krimea dan Ukraina timur.
"Tidak ada informasi lebih lanjut tentang ini. Presiden [AS] sendiri belum menjelaskan apakah ini tentang penempatan pasukan permanen. Jadi kami akan mengikutinya dengan seksama," demikian Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan pada konferensi pers di Berlin pada hari Kamis (14/6). "Tapi tidak, aku tidak bisa menyebut ini sesuatu yang baru atau sesuatu yang perlu dianggap baru." ujarnya.
Setidaknya secara resmi, militer AS sendiri melihatnya dengan cara yang sama. "Departemen belum membuat keputusan tentang lokasi dari mana unit tambahan dan personel ini akan ditarik untuk ditempatkan ke Polandia. Kami masih awal dalam proses menyempurnakan persyaratan operasional dan infrastruktur," ujar seorang juru bicara Departemen Pertahanan AS.
