Jakarta, Gatra.com- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan partai politik berkumpul membentuk kelompok mayoritas dan minoritas. Sebenarnya, negara mengucurkan biaya besar terhadap lembaga oposisi.

“ Kalau oposisi kuat, negara juga kuat. Siapa pun partainya, kita oposisi pemerintah. Meski tetap diatur oleh etika, agar tidak mengarah pada impeachment,” katanya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/6).

Menurutnya, partai pendukung pemerintah seharusnya tetap mengkritik kebijakan pemerintah. Jangan membela pemerintah, apabila terdapat keputusan yang tidak sinkron dengan kepentingan masyarakat.

“ Dulu, kita partai pendukung pemerintah. Tapi kita ganas banget. Saya berharap jangan mengorbankan peran anggota DPR sebagai oposisi. Nanti Menteri Keuangan bisa seenaknya utang. DPR harus mengontrol,” tuturnya.

Selain itu, Fahri berujar pimpinan DPR mendatang harus memahami konsep presidensial sehingga tercipta dinamika politik. Terutama pada kelembagaan dan kepemimpinan. Selanjutnya, mengacu pada kedaulatan rakyat.

“ Hak rakyat kan dititipkan kepada anggota DPR. Parpol tahu diri lah, kan yang memilih rakyat. Sekarang, sistem masih tunduk pada eksekutif. Contohnya pada pengaturan keuangan. Uang kita belum independen,” ujar Fahri.