Jakarta, Gatra.com - Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya, agar PKH bisa tepat sasaran.
"Saya melihat kedepannya Kemensos perlu membuat semacam survei agar dana yang besar tepat sasaran. Menurut saya yang tepat sasaran hanya 60%, data selama ini tidak update sehingga tidak heran kalau tidak tepat sasaran," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis saat Rapat Kerja dengan Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, (18/6).
Menurut Iskan, anggaran bantuan sosial Kemensos yang mencapai Rp58 triliun itu tidak boleh salah sasaran.
"Sangat bahaya anggaran Rp58 triliun kalau ada kesalahan sampai 40% itu luar biasa. Ini perlu di update ulang, dibongkar semua. Kita tidak tahu dimana missleading pendataan ini," tegas Iskan.
Sementara Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKB Marwan Dasopang menekankan perlu segera dibentuk Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari Kemensos. "Pusdatin harus berhasil mengidentifikasi mana yang tidak layak menerima," kata Marwan.
Menambahkan Marwan, Rahayu Saraswati dari Fraksi Gerindra menambahkan pentingnya data yang akurat agar berbagai persoalan PKH tidak tepat sasaran tak terulang lagi.
"Kita perlu data yang akurat sebab kami terus mendapat laporan. Kalau tidak dianggarkan untuk pemutakhiran setiap tahun atau dua tahun akan jadi masalah berkelanjutan," kata Saras.
"Apa yang disampaikan selama rapat intinya soal memperbarui data. Dalam pengantar pidato Menkeu dalam sidang paripurna menekankan penggunaan basis data terpadu. Menjadi catatan saya, rekomendasi komisi VIII tentang pemutakhiran data. Bahkan kalau perlu menjadikan Pusdatin kemiskinan menjadi badan eselon 1, proses perencanaan ke arah sana perlu dibuat," tambah Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily.
