Jakarta, Gatra.com - Dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR di Banggar disetujui, pada 2020 angka pengangguran turun hingga 4,7%.

Menanggapi harapan Pemerintah tersebut, Wakil Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Wijaya mengatakan, harus melihat betul seperti apa perhitungan Pemerintah untuk penentuan tingkat pengangguran seperti apa.

"Jerman saja yang angka penganguran terendah di Eropa,sekitar 7%. Di Indonesia di buat kriteria penganguran terbuka yang rendah itu atau sekitar 7 jutaan orang tapi yg di “samarkan” masih ada 30an juta orang dengan kriteria setengah menganggur dan setengah bekerja," katanya kepada Gatra.com, di Jakarta, Kamis (27/06).

Target tersebut, kata Shinta, musti dibandingkan dengan angka pertumbuhan investasi ke dalam negeri. Pasalnya, apabila menggunakan metode rasio penciptaan kerja, per 1% pertumbuhan ekonomi hanya menumbuhkan sekitar 300 ribu sampai 600 ribu serapan tenaga kerja.

"Angka pengangguran Indonesia 2018, data BPS akhir 2018, sekitar 7 juta orang, atau 5,34%," jelasnya.

Sebabnya, lanjut Shinta, kalau turun menjadi 4,7% itu artinya harus ada selisih penurunan 0.64%. Pada 2018, angka pengangguran hanya turun 40.000 orang, dgn tingkat pertumbuhan ekonomi 5.2%.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan agar mayoritas investasi masuk dari luar. Dari dalam negeri harus diarahkan untuk investasi sektor riil.

" ini akan bikin job opening yg luas dan regulasi khusus utk industri padat karya, skala menengah kecil, sektor ini menyerap banyak tenaga kerja tanpa perlu investasi tinggi," ujarnya.

Menurutnya, sektor nanufaktur contohnya makanan dan minuman, diharapkan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Demikian juga sektor Informasi dan Teknologi (IT) yang tumbuh cukup baik. 

Selanjutnya, Shinta berujar, fokus pengembangan SDM menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk pekerjaan saat ini, namun jenis pekerjaan mendatang. 

Ia berujar,  kuncinya dengan meningkatkan keilmuan di bidang teknologi, permesinan, matematika dan kesenian. Soft skills seperti kemampuan analisis, pemecahan masalah dan komunikasi menjadi prasyarat yang harus dipelajari.Tentunya agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yg sangat cepat.

Sebabnya, Shinta mengatakan, rencana pembentukan Badan Talenta Nasional harus benar-benar terwujud untuk mencari bibit unggul, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, distribusi resources, pengembangan berkesinambungan. Tidak saja di sektor internal namun juga SDM pemerintah.

Di samping itu, menurut Shinta, perbaikan pendidikan vokasi hanya salah satu upaya yang penting. Namun tidak cukup karena lebih fokus ke technical skills meski juga ada soft skillsnya yang sangat terbatas.

"Ke depan SDM yg harus dihasilkan adalah yg memiliki kompetensi long life learning tersebut di atas," ungkapnya.

Shinta menambahkan, sudah ada beberapa perusahaan skala menengah-besar yang bekerja sama dengan pemerintah (misal: lembaga pendidikan dan KL) untuk peningkatan SDM.

"Swasta ikut men-training siswa sekolah di sekitar perusahaan yg sesuai kebutuhan industrinya. Yang kalau subsidi pemagangan untuk pelatihan maupun sertifikasi kompetensi," imbuhnya.

Apindo dan Kadin juga terlibat dalam komite Vokasi Nasional. Untuk memberi masukan agar sesuai kebutuhan ke depan.