Pekanbaru, Gatra.com - Bongkar pasang sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kini semakin santer jadi omongan. 

Apalagi disaat Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar disebut-sebut sudah melakukan pembicaraan terkait komposisi pejabat yang diperlukan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Riau, Saiman Pakpahan mengatakan, saat menempatkan pejabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu, sulit menepikan unsur subjektif dari gubenur maupun wakil gubernur selaku user.

"Assesment itu pasti. Namun dalam perspektif politik, gubernur enggak bisa dipaksakan nyaman dengan siapa saja. Dan enggak mungkin dia bekerja dalam suasana yang tidak nyaman," katanya kepada Gatra.com, Selasa (2/7).

Syamsuar sendiri disebut-sebut bakal mempercayakan sejumlah jabatan di Pemprov Riau kepada pejabat asal Siak. Meski tindakan itu mendapat sorotan publik, kata Saiman tetap saja bisa dilakukan oleh seorang Gubernur.

"Gubernur selaku user dimungkinkan melakukan itu, tentu dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin menilai aspek rasional tetap harus dikedepankan Syamsuar dalam memilih pejabat. Menurut politisi Gerindra itu, faktor kedekatan user dengan calon pejabat hendaknya tidak menepikan penilaian produktivitas seorang ASN.

Bagi Thamrin, penilaian produktivitas penting dilakukan lantaran OPD adalah pengguna anggaran.

"Bagi Kepala Dinas (Kadis) yang tidak bekerja sesuai target, tentu ada penilaian. Mestinya mereka yang dipilih adalah yang bisa menyuguhkan program yang dapat dilihat dan dirasakan oleh rakyat," ujarnya.