Semarang, Gatra.com - Bila ada anggota Polri menjadi anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  akan memudahkan kerja sama kedua institusi tersebut dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu  disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian kepada wartawan seusai menghadiri wisuda 306 orang sarjana terapan kepolisian taruna Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan ke-50 di Gedung Cendekia Akpol Jalan Sultan Agung Kota Semarang, Jumat (5/7).

Untuk itu, Tito berharap dari sembilan perwira Polri yang mendaftar menjadi komisioner KPK periode 2019-2023 ada yang  lolos. “Saya menyebutkan bukan menjadi pimpinan, tapi menjadi komisioner KPK,” katanya.

Lebih lanjut, Tito menyatakan, ada jejak sejarah Polri ikut membesarkan KPK dengan menempatkan anggota menjadi pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Kapolri menyebutkan nama anggota Polri itu adalah Irjen Pol (Purnawirawan) Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK 2003-2007;   Irjen Pol (purnawirawan) Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011;  dan Irjen Pol (purnawiran) Basaria Panjaitan, saat ini Wakil Ketua KPK.

Dengan masuknya anggota Polri menjadi komisioner KPK, kata Tito,  akan lebih mudah dalam menjalankan tugas pemberantasn korupsi. Sebab, Polri memiliki jaringan luas sampai ke daerah serta anggota Polri memiliki pengalaman untuk menyelidiki dugaan perkara korupsi.

“Anggota Polri yang bertugas di KPK selama ini memiliki reputasi yang bagus. Jadi, tidak ada salahnya anggota Polri jadi komisioner KPK,” ujarnya.

Orang nomor satu di Polri ini berharap, proses seleksi calon pimpinan KPK dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan pimpinan yang kredibel dalam pemberantasan korupsi.

Seperti diketahui jumlah pandaftar calon pimpinan KPK periode 2019-2023 telah mencapai 348 orang dari berbagai profesi.