Pekanbaru, Gatra.com - Hingga kini sejumlah mobil dinas (mobdin) milik Pemprov Riau masih tertahan di halaman belakang rumah dinas Gubenur Riau Syamsuar, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Kendaraan - kendaraan tersebut berada disana sejak keluarnya himbauan gubenur perihal larangan membawa mobdin untuk libur lebaran.
Saat ini lebih dari 300 mobil plat merah masih tertahan di rumah gubenur. Jumlah tersebut menciut dari total 575 mobdin yang ikut terpakir sejak dimulainya libur lebaran tahun 2019 (akhir Mei).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman, mengungkapkan berlarutnya "penahanan" mobdin dapat membuat tugas operasional pegawai Pemprov Riau menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, Taufik beharap Gubenur Riau segera menuntaskan persoalan mobdin.
Politisi Partai Gerindra ini kurang setuju jika persoalan pajak menjadi dalil lamanya mobdin ditahan. Kata Taufik, seharusnya Pemprov Riau dapat membedakan antara tanggungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan hak seorang aparatur sipil negara (ASN).
"Ada pos anggaran untuk itu (pajak) dimasing-masing OPD. Kalau seandainya pajaknya tidak dibayar, ya tagihkan saja pada satuan kerja (satker) terkait," sebutnya kepada Gatra.com, Jum'at (12/7).
Adapun pasca pengandangan mobdin di kediaman gubenur. Sejumlah keganjilan penggunaan mobdin terbongkar ke publik. Selain terdapatnya kendaraan dinas yang tidak membayar pajak, sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau juga menggunakan mobdin lebih dari satu. Bahkan mantan pejabat pun diketahui masih menggunakan mobdin.
Selain menyelesaikan urusan pajak dengan satker terkait, Taufik pun beharap Pemprov Riau segera membuat kesimpulan terkait kualitas mobdin yang saat ini dimiliki.
Pasalnya Pemprov akan terbebani urusan perawatan dan pemeliharaan jika tetap menggunakan kendaraan yang sudah tak layak. "Kalau nanti ada kendaraan yang usia pakainya tidak produktif lagi, bisa diremajakan atau lelang," ujarnya.
Disisi lain, persoalan yang membelit mobdin juga menimbulkan tanda tanya soal kinerja Pemprov Riau dalam menata aset pemerintah.
Sebelumnya politisi Partai Gerindra lainya, Marwan Yohanis, mengusulkan agar Badan Pengelolah Keuangan terpisah dengan pengelolah aset. Pemisahan tersebut berpeluang meningkatkan kerja instansi pengelolah aset.
"Format saat ini yang menyatukan urusan keuangan dan aset dalam satu Badan, membuat urusan pengelolaan aset tidak optimal. Karena pegawai lebih sibuk membahas keuangan. Jadi ada baiknya dipisah," kata Marwan
