Jakarta, Gatra.com - Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyayangkan langkah pemerintah yang kurang memprioritaskan lembaga pengawasan Indonesia. Menurutnya, pemerintah belum serius mengawasi alokasi budget sesuai kebutuhan. 

Alamsyah mengatakan, beban Ombudsman tahun ini ditambah untuk memantau seluruh Kabupaten dan Kota. Namun, terkait anggaran hanya mengalami sedikit penambahan.

"Saya tidak tahu paradigma apa yang ada di dalam pikiran pemerintah, tapi pemerintah yang tidak suka diawasii. Itu sangat berbahaya dan pelayanan publik kita bisa menjadi buruk," ujar Alamsyah saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Alamsyah berharap, dalam lima tahun ke depan, pemerintah dapat segera memperbaiki sistem pengawasan pelayanan publik. 

"Saya sampaikan untuk 2020-2024, sistem pengawasan pelayanan publik harus diperhatikan. Kalau tidak, pidato Pak Jokowi kemarin menjadi seperti buih di lautan," ujarnya.

Saat ini pihaknya berfokus pada peningkatan kebutuhan lembaga pengawasan. Ia meminta adanya penambahan anggaran dan personel terkait kebutuhan pengawasan. Terutama guna menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. 

"Menurut kami, proses di pemerintah pusat masih sangat buruk dalam konteks pengawasan," tambahnya.

Alamsyah juga menegaskan, setidaknya 2,5% anggaran dapat dialokasikan untuk sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal.

"Jangan dianggap pengawasan itu menghambat pelayanan. Pengawasan yang baik ke depan adalah untuk perbaikan sistemik membuat agar pelayanan itu menjadi lebih berfungsi," tambahnya.