Pontianak, Gatra.com – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menargetkan dalam lima tahun kedepan akan terbentuk 400 desa mandiri. Sebagai acuan ada 52 indikator yang harus dilengkapi agar bisa menjadi desa mandiri, meski sebenarnya ada 62 poin indikator.
“Di Kalbar saat ini baru ada satu desa mandiri, Insya Allah tahun ini bisa terbentuk 60 sampai 80 desa mandiri, sehingga tahun depan bisa 150 desa mandiri,” katanya usai menghadiri peringatan HUT Kabupaten Kubu Raya di Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Ahmad Yani II, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu Siang (17/7).
Gubernur mengatakan target lima tahun kedepan tersebut setidaknya ada 20 persen dari 2031 desa di Kalbar, yang saat masih ini ada 566 desa sangat tertinggal, 865 desa tertinggal, 349 desa berkembang, 54 desa maju dan 196 desa belum masuk kategori.
Midji yakin dan optimis target desa mandiri dapat terwujud, ketika melihat langsung bersama Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Herman Asaribab dan Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono, Karya
Bakti TNI di Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, pada Selasa 16 Juli lalu.
"Saya optimis untuk menjadikan desa mandiri tidak sulit, karena dengan kegiatan yang dilakukan oleh TNI bisa mencakup beberapa indikator untuk menuju desa mandiri," jelasnya.
Midji menceritakan saat meninjau langsung pembuatan sumur bor di Desa Nibung, yang mana sudah untuk memenuhi indikator air bersih, kemudian ada gotong royong membuat Posyandu dan PAUD sebagai indikator untuk menuju desa mandiri.
Dikatakan, dalam Karya Bakti TNI saja bisa memenuhi enam indikator untuk menuju desa mandiri, dan nanti Polda juga bisa menambah indikator lainnya seperti Siskamling.
“Di Desa Nibung kami melihat secara langsung ada tujuh sampai delapan indikator yang bisa dikerjakan secara murah, cepat dan mudah, serta melibatkan sebagian besar masyarakat dalam membangun program yang ada. Desa ini statusnya desa maju dan Insya Allah tahun depan jadi desa mandiri," paparnya.
Dengan terbentuknya desa mandiri lanjut Midji berharap diharapkan mendatangkan investor.
“Pelayanan perijinan kalau bisa jangan lagi hitungan hari, kalau bisa hitungan jam,” katanya.
