Pontianak, Gatra.com - Ditengah ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak kebijakan ekonomi yang berlangsung di Amerika Serikat serta lanjutan perang dagang dengan Tiongkok yang berimbas kepada pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengingatkan perlu adanya penghematan dan pengarahan anggaran, yang terarah agar terjadi efektifitas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran.

"Saya berharap ini menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan anggaran atau perencanaan anggaran. Terpenting data saat ini masih kurang baik. Pemerintah harus menyiapkan data yang akurat, maka program satu data yang dicanangkan Presiden, itu jangan sampai nanti tidak tersingkronkan," katanya usai jadi pembicara di Seminar Nasional Ekonomi Kementerian Keuangan, di Hotel Ibis, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Rabu (7/8).

Untuk saat ini, lanjut Gubernur, portal satu data di Kalbar sudah ada. Portal tersebut sebagai referensi untuk membuat satu kebijakan. Dia juga menyesalkan pemerintah pusat untuk tidak terburu-buru dalam pembuatan regulasi dalam kepanikan, guna menyelesaikan permasalahan global sehingga tidak terjalan dengan baik.

"Pemerintah Pusat juga jangan membuat regulasi-regulasi atau paket program yang bersifat panik, sehingga saat eksekusinya sulit. Karena infrastrukturnya belum siap, eksekusi satu programnya masih sulit karena sifatnya dadakan. Terkadang hal tidak perlu juga tidak perlu dilakukan, sifatnya merepotkan keuangan daerah, yang bersingungan dengan pendapatan daerah. Nah ini perlu diakhiri," katanya.

Dikatakan, terkait perjalanan dinas yang dianggapnya salah satu faktor yang memang harus dilakukan diefisiensikan, maka keuangan harus bisa distabilkan.

"Perjalanan dinas yang sah diatur oleh aturan, tapi di satu sisi maunya kita ada penghematan, satu sisi lainnya melakukan perjalanan dinas, tapi prosedur untuk melakukan itu harus dipilih mana yang penting agar dapat lebih hemat," katanya.

Edih Mulyadi Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalbar mengungkapkan, seminar ini untuk menjelaskan kepada masyarakat di tingkat regional tentang kebijakan kementerian keuangan, dalam implementasi ada bersentuhan dengan kebijakan daerah. 

“Kita meminta masukan dari masyarakat. Kita juga mendatangkan ekonom-ekonom di daerah lokal dari Untan dan universitas lainnya guna mendapatkan informasi dari lokal," ujarnya.

Edhi mengatakan, Kementerian Keuangan juga mendapatkan informasi bahwa di daerah Kalbar belum adanya singkronisasi.

"Ada beberapa kebijakan yang dinilai secara regional belum singkronisasi baik masalah data dan lain-lainnya. Saya pikir ini sebagai masukan yang bagus. Nanti kita akan kaji di Kemenkeu agar kebijakannya betul-betul dirasakan masyarakat regional," katanya.