Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan irit bicara soal posisi partainya dalam lobi-lobi masuk paket pimpinan MPR RI.

Hal ini jauh berbeda dengan sikap PKB dan Golkar yang terang-terangan menyatakan minta duduk dalam posisi strategis tersebut. 

“Kita ikut aja. Ikut diskusi aja,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7).

Zulkifli tak menampik, dirinya ikut di lobi dalam menentukan paket pimpinan MPR RI. Sebagai orang yang berkcimpung dalam politik hal itu wajar saja. Sayangnya, dia tak berbicara banyak, hendak bergabung bersama koalisi pemerintah atau membentuk koalisi baru lagi.

 “Nanti, kita lihat saja,” terang dia.

Dalam UU MD3 Nomor 2 Tahun 2018 dijelaskan, pemilihan pimpinan MPR ditentukan melalui sistem paket dengan melibatkan unsur DPD di dalamnya. Di Pasal 15 mengatur mekanisme pemilihan satu pimpina MPR RI dan tujuh wakilnya. Mekanismenya, calom pimpinan MPR harus berasal dari fraksi atau kelompok anggota yang disampaikan dalam sidang paripurna dengan tiap fraksi/kelompok anggota dapat mengajukan satu orang calon pimpinan. 

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku ingin duduk di pucuk pimpinan MPR RI. Pernah malang melintang diposisi eksekutif, membuat Cak Imin--sapaan akrab Muhaimin-- lebih tertarik berkecimpung di legislatif saat ini. 

“Terus terang ingin di MPR, menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif,” kata Cak Imin. 

Minta yang sama disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Menurut dia, sebagai bagian dari koalisi indonesia kerja (KIK) PKB baiknya bicara paket bukan pimpinan MPR RI. Sebab, 'jatah' pimpinan ditentukan oleh jumlah kursi sebagaimana diatur dalam UU MD3.