Jakarta, Gatra.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa instansi Pemerintah Daerah (Pemda) masih belum responsif dalam melayani kepentingan masyarakat. Padahal himbauan tersebut sudah kerap kali disampaikan kepada Pemda dan jajaran di bawahnya.
"Laporan keluhan masyarakat banyak ditujukan kepada Pemda. Arahan presiden bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan di semua daerah bisa lebih responsif," ujar Tjahjo saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).
Menurut Tjahjo dalam era keterbukaan seperti saat ini membuat masyarakat lebih mudah melaporkan pelayanan yang kurang baik. Bahkan ia menerangkan bila masyarakat menerima pelayanan yang tidak ramah bisa melaporkannya langsung kepada Ombudsman.
"Seperti laporan Ombudsman tadi, terbanyak dari Pemda. Bahkan dalam memberikan layanan petugas tidak senyum saja bisa dilaporkan," ucapnya.
Ia melanjutkan pentingnya pemerintah yang responsif sebagai perwujudan hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
"Intinya bahwa masyarakat itu menginginkan pemerintah yang responsif yang tetap merespon keluhan. Sehingga masyarakat merasakan bahwa negara hadir dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada, itu prinsipnya," sambung Tjahjo.
Sebagai bentuk respon terhadap keluhan masyarakat di daerah, Tjahjo menyebutkan pihaknya hingga saat ini masih memonitoring hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) agar sesuai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
"Hasil Musrenbang kami di daerah masih berjalan dan masih berfokus menyelesaikan persoalan di daerah, namun tetap mengacu pada RPJMN maupun RPJMD sebagai sinkronisasi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," tutupnya.
