Muaro Jambi, Gatra.com - Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro mendadak marah-marah saat proses sidang paripurna di Gedung DPRD Muaro Jambi, Selasa (30/7) sore. Emosi Masnah Busro memuncak saat beliau tampil di podium menanggapi berbagai rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Muaro Jambi.

Awalnya, Masnah Busro terlihat santai memberi tanggapan. Intonasi suara Masnah kemudian meningkat ketika menanggapi berbagai sorotan dewan terkait minimnya realisasi serapan APBD Muaro Jambi tahun 2019.

Masnah mengatakan minimnya penyerapan APBD Muaro Jambi tahun 2019 hingga memasuki semester dua sudah sering dibahas. Baik itu dengan Kepala Dinas PU maupun dengan ULP. Namun, dua instansi ini terkesan saling lempar tanggung jawab.

"Saya tanya ULP, dijawab karena perencanaan di dinas PU belum siap. Dan begitu juga PU. Saya minta jangan lempar batu sembunyi tangan," kata Masnah.

Masnah mengatakan dirinya tidak memiliki kepentingan apapun terhadap anggaran Pemkab Muaro Jambi. Bahkan Masnah sampai bersumpah di hadapan anggota dewan kalau dirinya tidak pernah mengintervensi para kepala dinas.

"Saya tidak pernah melakukan intervensi. Bisa ditanyakan kepada para kepala dinas. Kalau memang ada (laporan), nanti akan saya selidiki," kata Masnah.

Masnah mengatakan bahwa kepentingannya hanya semata-mata ingin membangun Muaro Jambi yang lebih baik dan amanah. Tidak lebih dari itu. "Saya ingin Muaro Jambi ini lebih baik dan amanah ke depan," kata Masnah.

Terkait minimnya penyerapan APBD Muaro Jambi tahun ini, Masnah menyoroti kinerja Dinas PUPR dan ULP Muaro Jambi. Lambatnya penyerapan anggaran tahun ini, kata Masnah, tidak luput dari kinerja dua instansi itu. Apalagi di Dinas PUPR memiliki kegiatan fisik paling banyak dan anggaran yang sangat besar

"Kalau tidak sanggup, mundur. Kalau tidak, saya yang akan mundurkan," kata Masnah.

Tidak berhenti di situ, Masnah mengaku memiliki kedekatan dengan KPK RI. Sehingga dia sudah berpikir untuk berkoordinasi dengan KPK agar turut memantau penyerapan anggaran di Muaro Jambi.

"Saya sering teleponan dengan KPK, apa perlu direkomendasikan KPK duduk di PU dan di ULP atau ikut duduk disetiap pembahasan anggaran," katanya.

Masnah menyebut terkadang kepala dinas di Muaro Jambi seenaknya berbicara. Para kepala dinas bahkan selalu menumpahkan berbagai persoalan kepada bupati.

"Dikit-dikit Bupati, dikit-dikit Bupati. Akhirnya Bupati yang disalahkan," katanya.

Masnah mengatakan bahwa tugasnya bukan mengurusi anggaran saja. Ia memiliki urusan lain selain mengurusi anggaran. Ia meminta agar PUPR dan ULP bersinergi termasuk sudah harus mengganggarkan perencanaan di APBD Perubahan.