Pekanbaru,Gatra.com - Realisasi laba atas penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar Rp132 miliar. Angka itu hanya 60,55 persen dari target laba yang ditetapkan sebesar Rp218 miliar.
Jika terus-terusan capaian laba BUMD itu tidak mencapai target, akan menimbulkan persoalan bagi Pemprov Riau, khususnya soal pengoptimalan aset daerah bagi kas daerah.
Anggota Banggar DPRD Riau,Suhardiman Amby mengatakan, kurang optimalnya kinerja BUMD di Riau turut disebabkan oleh penempatan pegawai yang cenderung berdasarkan penilaian subjektif.
"Banyak yang dipekejakan karena faktor kedekatan. Mestinya orang-orang yang di pekerjakan di BUMD itu direkrut dari kalangan profesional dan secara profesional pula," katanya kepada Gatra.com,Jum'at (2/8).
Politisi Partai Hanura itu yakin tanpa adanya pembenahan di lini sumber daya manusia, torehan BUMD milik Pemprov Riau bakal tetap kurang optimal. Oleh sebab itu Suhardiman berharap Gubernur Riau Syamsuar dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap kinerja BUMD Riau itu.
"BUMD itu dibentuk untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau ada BUMD yang belum juga optimal menghasilkan PAD, tentu harus ada perlakuan tersendiri untuk perusahaan ini. Bila rasanya perlu ditutup ya lakukan saja," pintanya.
Saat ini Pemprov Riau memiliki tujuh BUMD; Bank Riau Kepri, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan PT Riau Petroleum. Sedangkan maskapai penerbangan PT Riau Airline yang sempat mengudara, sudah lama tidak beroperasi.
Adapun pembenahan terhadap BUMD merupakan salah satu kebijakan Gubernur Riau Syamsuar, yang ditunggu publik di ranah ekonomi. Sebelumnya, bekas Bupati Kabupaten Siak itu telah melakukan gebrakan dengan menerapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang bagi perusahaan luar yang beroperasi di Riau.
