Jakarta, Gatra.com - Indonesia Corruption Watch (ICW), mengingatkan Pansel Capim KPK untuk lebih berintegritas. Pasalnya Pansel ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo sehingga harus menunjukkan sikap yang tegas.

"Kita tidak melihat adanya kemauan dari Pansel untuk meletakkan isu integritas sebagai poin utama karena kita menilai sebenarnya logika sederhana ketika ada proses pemilihan pimpinan lembaga antikorupsi maka yang harus diletakkan di depan pada unsur integritas," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Selasa (6/8).

Untuk mengukur integritas, menurut Kurnia yang berulang kali menyuarakan bahwa platform yang disediakan agar publik bisa melihat hal itu lebih jauh adalah pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sebanyak 40 nama itu sebenarnya ada beberapa orang yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Beberapa waktu lalu telah terlihat data tentang faktanya hampir di seluruh penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan LHKPN," ujar Kurnia.

Kurnia mengingatkam, pembentukan sembilan orang pansel adalah berdasarkan keputusan Presiden dan hak prerogatif dari Presiden. Jadi segala ucapan dan respon dari pansel sebenarnya menggambarkan bagaimana respon dari Istana atau respon dari Presiden.

"Jadi ketika ada Pansel yang menyebutkan ada isu radikalisme di KPK ada LHKPN tidak menjadi sebuah kewajiban sebenarnya ditarik lebih jauh apakah itu sikap dari Pesiden. Kalau mereka melenceng berarti sebenarnya narasi-narasi antikorupsi yang mungkin selama ini diucapkan oleh presiden akan runtuh karena kinerja pansel seperti ini," jelas Kurnia.

Menurut Kurnia, bagaimanapun Pansel akan melaporkan kepada Presiden bagaimana proses seleksi pimpinan KPK. "Kalau hari ini kita masih belum lihat ada unsur integritas bagian penting di dalam pansel maka kita meminta mengevaluasi pansel."