Pekanbaru, Gatra.com - Lantaran kondisi keuangan lebih baik dibandingkan tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan bakal mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019.

 

Tahun lalu, Pemprov Riau berjalan tanpa anggaran perubahan. Situasi itu sempat membuat hubungan Pemprov Riau dengan DPRD Riau menjadi terganggu. 

 

"Tahun ini Pemprov Riau memperkirakan ada penambahan pendapatan. Itulah makanya dilakukan pembahasan (APBD P). Kalau tahun lalu kondisi keuangan kita memang defisit dan kalau diadakan APBD P 2018 tidak ada kepastian. Karena kepastian pembayaran itu bulan Desember. Jadi triwulan keempat itu dipastikan tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi kepada Gatra.com,Selasa (6/8). 

 

Adapun berkas APBD P 2019 rencananya bakal dimasukan pada akhir pekan pertama bulan Agustus. Hijazi memprediksi kalau pembahasan APBD P 2019  bakal rampung di bulan Agustus. 

 

Anggaran ini nantinya akan diperuntukan bagi belanja tetap, seperti pembayaran gaji ke 13 pegawai yang sudah diakomodir, namun memerlukan penyesuaian - penyesuaian antar belanja. 

 

"Juga menyangkut perintah presiden untuk mempersiapkan data-data pengukuran Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penganggaran MTQ Provinsi di Kampar  dan beberapa hal lainya," katanya tanpa merinci besaran dana yang dibutuhkan. 

 

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar, mengungkapkan pihaknya saat ini sedang membahas APBD murni 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2019 - 2024.

 

"Untuk APBD P 2019 itu termasuk yang sedang kami tunggu selain pengulasan APBD murni 2020 dan RPJMD. Ada baiknya Pemprov Riau cepat menyelesaikan ini dengan anggota dewan yang ada sekarang, kalau menunggu anggota dewan yang baru maka itu mesti menunggu rampungnya alat kelengkapan dewan periode 2019 - 2024," katanya.